Sistem Pendidikan Warisan Kolonial

Biaya pendidikan mahal! Ungkapan tersebut dikeluhkan oleh sebagian besar anggota masyarakat. Terlebih lagi bagi mereka yang kondisi ekonominya pas-pasan. Bahkan, setiap tahun ajaran baru ketika para orang tua memasukkan anaknya ke jenjang sekolah yang lebih tinggi telah menjadi momok yang mau tidakmau pasti datang. Rincian biaya dengan angka berderet-deret menjadi beban para orang tua siswa baru untuk menanggung. Pertannyaanya sekarang adalah apakah pendidikan memerlukan biaya yang mahal sehingga menjadi bahan rasionalisasi untuk mencapai kualitas pendidikan yang baik.
Penyelenggaraan Pendidikan Masa Kolonial Belanda: Refleksi Pembelajaran
Untuk mengetahui latar belakang munculnya institusi pendidikan umum di Indonesia perlu kiranya kita belajar dari pengalaman sejarah. Institusi pendidikan sebenarnya telah ada sejak masa kerajaan-kerajaan Hindu-Budha yang diteruskan oleh kerajaan-kerajaan Islam meskipun dalam lingkup yang terbatas. Sementara institusi pendidikan yang lebih luas dan general ditandai dengan munculnya pesantren sebagai tombak penyebaran Islam pada masa Islamisasi. Esensi kemunculan institusi pendidikan sebagai sarana pembelajaran dan transfer pengetahuan tentang apa “yang baik” dan “yang tidak baik” dalam kehidupan sehingga dari situ tercipta kehidupan masyarakat yang ideal.
Masuknya Belanda untuk menguasai dan mengeruk “harta karun” di Nusantara kemudian menawarkan model pendidikan baru. Terbentuknya institusi pendidikan oleh Pemerintah Hindia Belanda merupakan tuntutan teknis dari keberadaannya di Hindia Belanda (penyebutan wilayah yang sekarang menjadi Indonesia). Pembukaan pertama sekolah Belanda adalah untuk menyediakan ruang belajar khusus bagi warga Belanda (dan Eropa) yang ada di Hindia Belanda.
Sementara munculnya sekolah untuk pribumi terkait dengan pemanfaatan pribumi sebagai tenaga pemerintahan dan perkebunan. Keterbatasan jumlah orang-orang Belanda yang ada di Hindia Belanda mau tidak mau harus melibatkan pribumi untuk menatasi kekurangan tenaga selain untuk tujuan penguasaan yang lebih mudah. Sekolah masa awal untuk pribumi bertujuan mendidik para aristokrat Jawa untuk menjadi pegawai di perkebunan pemerintah yang berkembang selama masa Tanam Paksa (tahun 1830-1870). Disini dapat dilihat bahwa ada semacam paksaan pihak Belanda melibatkan orang-orang pribumi dalam pendidikan “modern” model Belanda.
Kebutuhan tenaga administrasi maupun juru tulis dan kontrolir sebagai tenaga lapangan menyebabkan perluasan kesempatan pendidikan bagi orang-orang pribumi. Meskipun dalam masih dalam lingkup terbatas, setidaknya sudah mulai terbuka peluang pendidikan bagi golongan pribumi. Kondisi lain yang tak kalah penting dalam mempengaruhi kebijakan Belanda dalam melibatkan pribumi pada sektor ini adalah kemajuan ekonomi tanah jajahan serta kebutuhan akan pegawai dengan pendidikan yang memadai.
Namun demikian, urusan pendidikan untuk pribumi pada awalnya sebenarnya diserahkan pada raja-raja di tanah jajahan. Ini sebagai alasan untuk menyesuaikan model [endidikan dengan adat setempat. Namun demikian ada alasan kuat kenapa anjuran ini dikemukakan, salah satunya adalah besarnya biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan catatan pemerintah Hindia Belanda, setidaknya f 33,75 per tahun dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membiayai seorang anak Belanda dan 4,5 sen untuk anak pribumi dan setidaknya menelan 10 % anggaran pengeluaran pemerintah di Hindia Belanda (Nusantara).
Epilog
Belajar dari pengalaman penyelenggaran pendidikan pada masa penjajahan Belanda akhirnya kita menemukan benang merah dan kemiripan sistem maupun target raihan yang ingin dicapai. Semangat untuk kesiapan seseorang dalam menghadapi realitas dilapangan kerja menjadikan pangkal dari sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Maka tidak heran, anggapan masyarakat umum kita ukuran keberhasilan dalam kehidupan kemsyarakatan adalah kemapanan orang dalam dunia kerja. Bahkan slogan-slogan maupun iklan-iklan yang ditawarkan oleh berbagai lembaga pendidikan adalah persoalan prospek kerja! Para orang tua akan merasa senang dan bangga jika dapat menyekolahkan atau memasukan anak-anaknya pada lembaga-lebaga pendidikan yang memiliki prospek kerja bagus pada semua sektor. Lain lagi jika anaknya masuk di lembaga pendidikan yang “tidak punya prospek kerja jelas” alias madesu (masa depan suram) akan merasa minder. Inilah fenomena yang terjadi dalam masyarakat kita saat ini.
Padahal, negara dan bangsa ini tidak dibentuk untuk menjadi bangsa pekerja lapangan. Filosofi sistem pendidikan Indonesia saat ini secara umum hanya untuk mencetak para pekerja siap pakai, sama halnya yang terjadi pada masa penjajahan Belanada. Maka jangan salahkan siapapun kalau Indonesia menjadi ladang luas bagi pengusaha-pengusaha asing untuk melempar produknya dan menjadi lahan subur mendulang kekayaan.
Kalau sisim pendidikan kita tidak dibenahi, tidak akan lama lagi orang-orang Indonesia akan membayar makanan yang mereka miliki.
Setidaknya ada hal mendasar yang harus dibenahi yang pertama persoalan filosofi. Disini sistem pendidikan harus ada keseimbangan anatar penyiapan bagi tenaga kerja lapangan dan tenaga keilmuan. Karena selama ini proporsi yang diberikan untuk kesiapan keilmuan masih kecil sekali, bahkan masih belum ada penghargaan maupun pengakuan dalam sisi intelektualitas. Karena dari sinilah landasan dan pola pembangunan yang terencana dan berkelanjutan dimulai. Sehingga arah dan tujuan penyelenggaran pendidikan umum menjadi pilot dan dasar kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s