SIMBOLISME DAN FUNGSI GARDU DI PERKOTAAN JAWA DARI MASA KE MASA

Judul : Penjaga Memori; Gardu di Perkotaan Jawa
Penulis : Abidin Kusno
Penerbit : Penerbit Ombak tahun 2007, xv + 154 hlm, 13 x 20 cm

Gardu identik dengan bangunan kecil berbentuk kubus di persimpangan jalan atau pintu masuk wilayah perkampungan dengan sekumpulan laki-laki. Ia mudah untuk muncul dan menghilang seiring kegunaan yang melekat pada masing-masing zaman. Gardu bisa menjadi pusat keamanan pada teritorial paling kecil dan bahkan bisa menjadi alat penguasa untuk membangun eksistensi tertentu.
Berbicara tentang sejarah perkotaan di Indonesia tidak terlepas dari kepingan-kepingan aspek yang menyusun dinamika kehidupan kota. Ada dua hal yang tak dapat dilepaskan ketika berbicara tentang sejarah kota, masyarakat dengan dinamika kehidupannya serta hasil dari tindakan manusia dan masyarakat yang sering kita kenal sebagai warisan budaya baik fisik maupun tatanan norma. Warisan fisik budaya masyarakat kota yang masih berbekas selalu menyisakan makna dan penafsiran tentang konteks msyarakat masa lalu. Dan lagi ini selalu lekat dengan simbolisasi tentang apa yang terjadi pada masa lalu. Salah satu warisan budaya kota berupa gardu atau sekarang lebih dikenal pos.
Gardu sebagai salah satu bentuk fisik selalu mengingatkan memori kita terhadap sistem keamanan (dan pengamanan) pada suatu wilayah tertentu. Namun ketika dirunut kebelakang, asal muasal ternyata secara fungsional, gardu memiliki makna yang berbeda-beda dari masa-kemasa. Pengalaman adanya gardu sejak masa pemerintah kolonial maupun pengalaman masyarakat Tionghoa, kemudian terlembagakan pada masa pendudukan militer Jepang, yang akhirnya diwariskan sampai sekarang.
Buku karya Abidin Kusno ini berusaha mencari makna-makna yang melekat pada pendirian gardu berdasarkan kronologi waktu. Paradigma dan frame awal yang dibangun dalam membahas gardu ini adanya relasi yang saling mempengaruhi antara monumen, memori kota, dan perjuangan simbolik dalam pencarian identitas dan kekuasaan. Hal ini mempengaruhi pembahasan dalam buku ini yang berusaha mengkaji lebih jauh fungsi-fungsi politik, perubahan makna gardu dari waktu –kewaktu. Gardu menjadi sebuah bentuk “wicara simbolik” dari medium visual dimana ingatan-ingatan kolektif dibentuk dan ditransformasikan.
Ada 6 (enam) sisi perubahan waktu yang coba ditelusuri dan dibidik oleh penulis dalam melihat perubahan fungsi dan makna kemuculan gardu ini. Dimana masing-masing periode memiliki perbedaan fungsional dan struktural terkait ekistensi gardu. Pembahasan diawali dengan fenomena yang nampak berdasarkan panca indera penulis pasca kelengseran Soeharto dengan munculnya posko-posko PDI P menarik untuk dikaji latar belakang pembentuknya kemudian dirunut kemasa sebelumnya yaitu pada era Orde Baru, masa kerajaan dan kekuasaan tradisional, masa kolonial Belanda, sistem pengamanan masyarakat Tionghoa, masa pendudukan Jepang, dan pasca kemerdekaan yang dikenal sebagai masa revolusi.
Titik tolak pembahasan buku ini beragkat dari fenomena yang diindera oleh penulis ketika menjamurnya posko PDI P pasca mundurnya penguasa Orde Baru. Pada masa berdirinya PDI P dan kemunculan Megawati sebagai sosok petingginya, memanfaatkan gardu ini sebagai posko (pos komunikasi) yang efektif untuk bisa menghadirkan dan menggerakkan massa kapan saja. Secara cerdas, pengarang melihat kehadiran posko ini bukan sekedar tempat menjalin komunikasi belaka, tetapi juga merupakan struktur yang merepresentasikan citra Megawati dengan Soekano sebagai ayahnya. Setiap posko yang berdiri selalu identik dengan gambar maupun foto dari Megawati dan Soekarno. Disini jelas kelihatan makna simbolisme, bahwa citra yang akan dibangun adalah kewibawaan yang berpangkal pada genealogis guna menarik simpati dari masyarakat sehingga menjadi basis kekuatan. Dan strategi ini ternyata sukses besar ketika PDI P memenangkan pemilu tahun 1999.
Pada era Orde Baru, gardu dijadikan sebagai institusi nonformal dari kontrol dan pengamanan secara militer terhadap daerah-daerah yang “berbahaya”. Pada era ini lebih dikenal dengan pos hansip (pertahanan sipil). Pos hansip ini dibangun di tempat-tempat strategis perkotaan. Transformasi posko militer menjadi pos hansip ini penting bagi politik ruang yang dilakukan oleh Soeharto. Dengan demikian, posisi pos hansip ini merupakan bagian dari aparat politik negara, negara lebih mudah untuk mengontrol dan mengawasi segala aktivitas masyarakat dalam lingkupnya. Bahkan institusi hansip sendiri menjadi alat politik yang paling ampuh semasa Orde Baru. Dibangunnya gardu untuk hansip ini secara tidak langsung telah mensegregasikan masyarakat dalam kelompok orang luar dan orang dalam. Dan merupakan batas teritorial pertahanan dan pengusiran bagi “orang luar” atau “orang liar”.
Konsep gardu yang sudah ada di Jawa sebelum datangnya kolonialisme Eropa ternyata berbeda dengan yang dipahami pada Orde Baru. Gardu biasa dijumpai di pintu masuk kediaman bangsawan atau orang-orang terkemuka. Kehadiran gardu ini bukan untuk memberi batas teritorial kekuasaan dibelakang gardu seperti dalam Orde Baru, namun menunjukan kuasa raja atau orang yang ada di dalamnya sebagai pusat kosmos dan keseimbangan. Boleh dikatakan juga sebagai prestise dan simbol kekuasaan belaka, bukan sebagai pembatas demarkasi.
Perubahan terjadi ketika Herman Willem Deandels berkuasa. Kebijakan untuk menerapkan batas-batas teritorial sebagai strategi memerintah Jawa menyebabkan kemunculan gardu (kemungkinan besar kata gardu berasal dari bahasa Perancis garde) dan institusi ronda. Pelembagaan batas wilayah dengan membagi ruang-ruang Jawa menjadi sistem Karesidenan merupakan salah satu kebijakan Deandels. Dan untuk menghubungkan antar wilayah maka dibangun groote postweg. Di jalan inilah mulai dijumpai gardu kolonial yang berfungsi sebagai pos dan tempat pelindungan keamanan bagi pengguna jalan yang notabena merupakan pejabat kolonial maupun kerajaan dan pedagang.
Perkembangan selanjutnya diakibatkan kebijakan pemerintah kolonial dengan pembagian kelas berdasarkan rasial. Pemisahan ruang dalam kantung-kantung kelas rasial menyebabkan pengorganisasian pemukiman bedasarkan etnis. Hal ini untuk memudahkan pengawasan dan kontrol pemerintah kolonial terhadap penduduk. Otomatis setiap pemukiman mengorganisir keamanan wilayah pemukiman mereka sendiri dengan jadwal ronda. Mereka melakukan pengamanan hanya sebatas daerah mereka sendiri. Pertumbuhan dan perkembangan kota berikutnya menuntut adanya pelayanan terhadap rasa aman warga Eropa yang semakin banyak. Ini menyebabkan perubahan siste gardu menjadi sistem pos polisi kota. Dengan sistem keamanan yang baru, polisi akan berpatroli disepanjang jalan sekeliling kampung dengan berbagai atribut yang melekat padanya. Kemunculan siste pengamanan baru ini faktor utamanya bermula dari bagaimana mempertahankan kota sebagai tempat singgah yang aman bagi penduduk Eropa.
Bagi orang-orang Tionghoa, gardu memiliki perjalanan yang panjang dan merupakan ingatan yang traumatis. Etnis Tionghoa selalu menjadi sasaran dampak kekacauan sosial dan dijadikan target penyerbuan tentu memotivasi mereka untuk memikirkan bagaimana cara mempertahankan diri. Bahkan ada kemungkinan bentuk dan praktek penjagaan dalam gardu yang ada di Indonesia merupakan tradisi arsitektur Tionghoa. Hal ini bisa dilihat dari adanya gerbang, tembok, dan penjaga yang banyak dijumpai di daratan Cina. Terlebih lagi dengan adanya pemusatan pemukiman etnis di perkotaan yang mewajibkan masing-masing pemukiman melakukan kontrol keamanan sendiri-sendiri. Kebijakan wijkenstelset (tempat tinggal) dan passenstelsel (pas jalan) menuntut gardu sebagai pos pengawasan dan pintu masuk sekaligus pos penjagaan menempati posisi yang sangat penting. Buku ini juga menyitir karya Kwee Thiam Tjing dalam buku Indonesia dalem Api dan Bara dimana pada masa akhir Pemerintahan Hindia Belanda di Kota Malang, ternyata makna gardu bentukan dari Pemerintah Hindia Belanda mengalami kemerosotan fungsi dan legitimasi terhadap penduduk. Bahkan mereka yang melakukan penjagaan dalam gardu dianggap tidak ada.
Kedatangan Jepang di Jawa merubah fungsi gardu. hal ini terkait dengan gaya pemerintahan yang diterapkan oleh Jepang dengan Pan Asianya justru menuntut adanya mobilisasi warga sipil terutama pemuda untuk kepentingan perang. Dan ini berbeda dengan gaya Pemerintahan Hindia Belanda yang menerapkan sistem tak langsung dan hierarkhis. Maka diterapkanyalah sistem Tonarigumi yang didesain untuk menjamin baik ketertiban dalam komunitas maupun loyalitas terhadap pemerintah. Arti penting dibentuknya tonarigumi ini adalah juga dibentuknya keibondan sebagai organisasi keamanan yang anggotanya merupakan warga lingkungan sendiri. Mereka dilatih untuk saling bekerja sama dalam semangat gotong royong dengan penjagakampung di lingkunga mereka. Disini gardu merepresentasikan keamanan kampung serta merangsang semangat “gotong royong” antara negara dan masyarakat. Di sisi lain, semangat kedisiplinan dan sikap loyalitas ditunjukan dalam sikap penghormatan oleh penduduk saat melewati pos gardu yang dijaga oleh penjaga.
Seiring kekalahan Jepang dan proklamasi kemerdekaan RI, maka muncullah pos-pos komando yang berfungsi sebagai tempat pemeriksaan sekaligus tapal batas kekuasaan. Masa revolusi ditandai dengan patroli-patroli keamanan berdasarkan daerah kekuasan. Kaum muda menganggap sebagai penjaga dan pelindung kota, mereka menganggap sebagai barisan depan dari rakyat Indonesia yang baru merdeka.
Sebagai penutup dan untuk menegaskan kembali, penulis ingin menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman kolektif tentang penjagaan lingkungan dan negara yang ditransformasikan dari generasi ke generasi memiliki pemaknaan dan persepsi yang berbeda-beda. Meskipun tradisi dan atribut yang hampir sama seperti bentuk gardu, sistem ronda, dan pemukulan kentongan namun memiliki persepsi yang berbeda-beda bagi anggotanya (-atau kita sendiri-). Gardu menjadi instrumen simbolik kekuasaan negara. Bagi pelestarian budaya dan tradisi kaum laki-laki, gardu merupakan tempat yang nyaman untuk ngobrol, minum-minum, ataupun menjadi tempat “penggosipan kaum laki-laki” karena perempuan “dilarang” hadir dalam wilayah gardu.
Background pendidikan pangarang dari arsitektur menyebabkan tulisan ini hanya melihat makna simbolisme yang terkandung dalam bangunan gardu. sehingga dinamika para penjaga gardu tidak digambarkan maupun diungkap. Gardu dilihat sebagai bangunan fisik dan diteropong dari luar. Penempatan ini memiliki konsekuensi logis manusia-manusia yang berkaitan dan bersinggungan langsung dengan gardu tidak mendapatkan tempat. Meskipun sedikit disinggung bahwa gardu merupakan ruang bagi laki-laki dan merupakan “ zona terlarang” bagi perempuan, namun ternyata tidak dibahas kenapa hal ini bisa terjadi.
Namun demikian, buku ini sangat menarik bagi kajian sejarah perkotaan karena kajian tentang gardu ini masih jarang meskipun secara fisik mudah kita temui di daerah perkotaan. Pembaca menjadi tersadarkan teryata fenomena gardu ini ada yang tanpa sadar menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Penulis memberikan narasi dan analisis tentang bagaimana asal-usul dan fungsi gardu pada masa lampau. Dan ternyata gardu ini bukan merupakan warisan budaya tunggal, akan tetapi hasil kumpulan budaya berdasarkan periode pembentuknya dan bagaimana penggunaannya. Secara bahasa buku ini mudah untuk dimengerti namun sarat dengan analisa sehingga pembaca umum dapat menikmati buku ini, selain para akademisi baik sejarawan, arsitek, perencana kota, dan pemerhati masalah perkotaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s