Rumah Dinas Walikota Surakarta (Loji Gandrung)

Awalnya, bangunan ini adalah rumah pribadi milik Yohanes Agustinus Dezentye (1797-1839), dan berdiri sejak jaman Paku Buwono IV. Yohanes Agustinus Dezentye adalah seorang pengusaha pertanian asal Belanda yang memiliki tanah pertanian sangat luas, bahkan tersebar hingga di luar daerah Solo. Dia mengawini RA. Cokrokusumo, yang masih kerabat PB IV. Secara astronomis bangunan ini terletak di 7034’00” LS dan 110048’34” BT, dan beralamat di Jalan Slamet Riyadi Solo.

loji gandrung

Catatan Sejarah

Saat ada perayaan-perayaan khusus, maupun pada saat akhir pekan, Yohanes Agustinus Dezentye sering mengadakan pesta-pesta ala Eropa di rumahnya. Bukan hanya orang Belanda saja yang diundang untuk berpesta, tapi juga para kerabat Keraton. Pada acara pesta ini, para tamu biasa berdansa secara berpasangan, dengan diiringi alunan musik. Karena dipakai untuk pesta dansa-dansa itu, orang Jawa mengatakan bahwa itu gandrungan. Seperti orang berpasang-pasangan yang sedang gandrung. Maka kediaman itu dikatakan sebagai Loji Gandrung.

Itulah awal mula bangunan ini disebut Loji Gandrung. Kata ‘loji’ sendiri artinya rumah besar, bagus, dan sudah bertembok. Selama bertahun-tahun Loji Gandrung diwariskan secara turun-temurun kepada keturunan-keturunan Yohanes Agustinus Dezentye. Sampai pada akhirnya Belanda mundur dari Indonesia, kemudian bangunan ini dikuasai oleh Jepang.

Lalu saat Jepang sudah angkat kaki, Loji Gandrung digunakan sebagai Markas Militer Brigade V Slamet Riyadi. Pada waktu itu jabatan Gubernur Militer dipegang oleh Gatot Subroto. Maka tak heran, sampai saat ini patung Gatot Subroto masih bisa dilihat di halaman depan Loji Gandrung.

Tak lama setelah itu, Loji Gandrung beralih fungsi menjadi Rumah Dinas Walikota, hingga sekarang. Bentuk bangunan Loji Gandrung menganut gaya Eropa, tapi telah diselaraskan dengan kondisi tropis di Indonesia. Jadi, pintu-pintunya dibuat tinggi supaya sirkulasi udara lebih lancar.

Sampai saat ini bentuk bangunan utama Loji Gandrung tidak berubah sama sekali, hanya bagian belakangnya saja yang ditambahi joglo. Loji Gandrung juga termasuk dalam bangunan cagar budaya yang dilindungi.

Pada akhir 1965, penguasa Loji Gandrung adalah militer dan sejumlah organisasi massa, seperti Masyumi, HMI, GPTP (Gerakan Pelaksana Tjita-Tjita Proklamasi; organ yang dibentuk eks-anggota Tentara Pelajar; diantaranya Sigit) dan Mahasura (Mahasiswa Surakarta; diantaranya yang berlaku sebagai tukang pukul adalah Robert, dosen Akademi Ilmu Maritim). Diketahui pula peran seorang pengusaha batik asal Kelurahan Laweyan bernama Pramoedya sebagai salah seorang interrogator di kamp tersebut. Penguasa militer memberi keleluasaan kepada ormas-ormas tersebut untuk mem-bon (meminjam) para tapol dari tempat-tempat penahanan, diantaranya dari Balaikota, dan membawanya ke Loji Gandrung untuk diinterogasi dan disiksa. Unsur militer yang menguasai Loji Gandrung belum teridentifikasi. Namun setidaknya pada 14 Agustus 1967, pasukan CPM dari Pomdam Semarang (diantaranya, Letda Untung Suwardi dan Letda Dimyati), menggunakan tempat ini untuk menginterogasi dan menyiksa seorang tapol. Mereka juga melibatkan anggota GPTP (Sigit) dalam proses interogasi.

Sebagai rumah dinas Walikota Solo, tentu saja bangunan Loji Gandrung ini sangat terawat. Bangunan ini selalu dijaga oleh satuan Polisi Pamong Praja sheingga tidak sembarang orang dapat masuk ke lingkungan ini. Konstruksi dan bahan bangunan masih terlihat kokoh dan terawat. Sampai saat ini bentuk bangunan utama Loji Gandrung tidak berubah sama sekali, hanya bagian belakangnya saja yang ditambahi joglo. Loji Gandrung juga termasuk dalam bangunan cagar budaya yang dilindungi.

Komplek Pemukiman Pengrajin Batik Laweyan

Untuk menuju ke komplek pemukiman Batik Laweyan dapat ditempuh sekitar 10 menit dari kraton Kasunanan karena berjarak 10 km ke arah Barat. Kampung Laweyan saat ini mempunyai luas wilayah 24,83 Ha.Terdiri dari 20,56 Ha,tanah pekarangan dan bangunan,sedang yang berupa sungai,jalan,tanah terbuka dan kuburan luasnya 4,27 Ha. Kampung Laweyan sudah ada sejak tahun 1500 sebelum masehi. Dan sejak kerajaan Pajang, Laweyan yang berasal dari kata Lawe (bahan sandang) telah menjadi pusat perdagangan bahan sandang seperti kapas dan aneka kain. Laweyan semakin pesat ketika Kyai Ageng Henis (keturunan Brawijaya V) dan cucunya yaitu Raden Ngabehi Lor Ing Pasar/ Sutawijaya yang kelak menjadi raja pertama Mataram bermukim di Laweyan tahun 1546 M. Kyai Ageng Henislah yang kemudian mengajarkan cara membuat batik kepada masyarakat Laweyan. Lama kelamaan Laweyan berkembang menjadi pusat industri batik sejak jaman kerajaan Mataram. Dulu para saudagar batik yang tinggal di Laweyan membangun rumah besar-besar dengan tembok menjulang. Para juragan batik juga membangun lorong atau jalan rahasia di dalam rumah mereka menuju rumah juragan batik lainnya di Laweyan. Kabarnya ketika itu mereka bersikap berseberangan dengan pihak keraton. Sehingga lewat jalan-jalan rahasia mereka bisa leluasa melakukan pertemuan-pertemuan dengan sesama saudagar batik untuk membahas kondisi sosial politik saat itu.

Pada sebelum kemerdekaan kampung Laweyan memegang peranan yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia,di Laweyan ini pada tahun 1911 muncul organisasi politik yang bernama Sarekat Dagang Islam ( SDI ) yang didirikan oleh KH. Samanhudi,dalam bidang ekonimi para pedagang batik di laweyan juga memelopori pergerakan koperasi dengan mendirikan Persatoean Peroesahaan Batik Boemiputra Soerakarta ( PPBBS ) pada tahun 1935

Kampung Laweyan atau Kelurahan Laweyan merupakan daerah yang termasuk wilayah Kecamatan laweyan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, Kecamatan Laweyan memiliki sebelas kelurahan, yaitu kelurahan Bumi, Jajar, Karangasem, Laweyan,Kertur, Panularan, Pajang, Purwosari, Penumping, Sondakan dan Sriwedari. kampung Laweyan merupakan pusat industri batik tradisional di Indonesia,kampung Laweyan berada kira kira 15 km di pinggiran sebelah barat daya Kota Surakarta,posisinya yang sangat strategis menjadikan kampung Laweyan sebagai daerah yang menghubungkan daerah kawasan lua kota,khususnya wilayah Kartasura dan Sukoharjo.

Laweyan merupakan sebuah kawasan kampung dagang dan pusat industri batik,yang perkembangannya dimulai sejak awal abad ke 20. Jalur utama Laweyan adalah jalan protokol kedua setelah jalan Slamet Riyadi yang menjadi penghubung antara surakarta dan Jogjakarta,apabila di bandingkan dengan wilayah Surakarta yang lain Maka Laweyan merupakan daerah yang paling kecil,baik jumlah penduduk maupun luas wilayahnya.

Selama pemerintahan Kerajaan Mataram,daerah Laweyan terdiri dari 2 wilayah yaitu Laweyan Barat dan Laweyan Timur yang di pisahkan oleh sungai Laweyan. Karakteristik penduduk antara 2 wilayah tersebut sangat berbeda,penduduk di Laweyan Barat dalam masalah ekonomi dan kebudayaan lebih banyak berhubungan dengan fasilitas yang di sediakan oleh raja,sebaliknya laweyan Timur yang di huni oleh sebagia pedagang dan pengusaha batik,lebih banyak memusatkan kegiatan pada kegiatan pasar. Pasar yang telah mati itu sekarang menjadi kampung Lor atau utara dan kidul atau selatan pasar.

Sesudah terjadi pembaharuan dalam bidang administratif daerah kerajaan pada tahun 1918,administratif Laweyan di pecah menajdi 2 bagian antara Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo,secara umum separuh wilayah bagian timur sungai masuk kecamatan kota Laweyan dan separuh barat sungai ikut kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, daerah itu sekarang menjadi kampung Belukan.
Industri batik Laweyan mengalami modernisasi, fase itu di tandai dengan munculnya gagasan para pengusaha melahirkan produk batik Sandang pada tahun 1925 dan batik Tedjo tahun1956. Sekarang secara administratif Kelurahan Laweyan atau Kampung laweyan ini termasuk di bawah kecamatan Laweyan. Kampung ini di batasi oleh sungai Jenes,Batangan dan Kabanaran, yang merupakan batas alamiah kampung Laweyan dengan daerah Kartasura serta memberikan peranannya untuk menampung pembuangan air limbah kota. Susunan pemukiman Laweyan masih mencerminkan aslinya sebagai kampung saudagar, tetapi sekarang ini pusat geografis daerah Laweyan bukan lagi pasar yang terletak di tepi sungai Laweyan, melainkan sepanjang jalan utama Laweyan yang membentang dari arah kota ke barat, jalan itu menjadi pemisah antara kampung saudagar batik sondakan di seberang utara dengan kampung Laweyan di selatan jalan. Kemudian perbatasan daerah bagian timur.
Kemudian perbatasan dengan daerah di bagian timur Laweyan, di pisahkan oleh jalan utama kampung, seperti jalan Tiga Negeri, Sidoluhur, maupun Laweyan banyak terdapat pertokoan,bengkel,warnet,dokter dan warung warung makan yang menempati bangunan gedung gedung pemukiman di tengah wilayah itu yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Jalan Dr. Radjiman merupakan jalur utama Laweyan yang terkenal akan batiknya . Dari ujung timur,daerah Pasar Kembang,terdapat perusahaan batik Danar Hadi, memasuki kawasan Kampung Kabangan,masih di jalan yang sama terdapat Pabrik batik Bratajaya.

Etnis dan suku yang banyak berada di Laweyan adalah suku jawa,berdasarkan kesamaan etnis, sejak jaman kerajaan Mataram, Laweyan banyak di tinggali oleh bangsa Jawa dan profesinya dalah juragan batik sampai sekarang
Mayoritas Mata Pencaharian penduduk di Laweyan sebagian besar adalah pedagang batik ini semua berkat jasa Kyai Ageng Henis, selain menyebarkan agama, Kyai Ageng Henis juga mengajarkan masyarakat laweyan bagaimana caranya membuat batik. Jadilah Laweyan yang dulunya hanya memproduksi kain tenun kini berubah menjadi produsen batik.

Kampung Laweyan adalah sentra batik yang terkenal di Kota Solo. Mayoritas penduduk di kampung ini bekerja sebagai pengrajin batik. Batik-batik itu dipajang langsung di depan rumah mereka yang disulap menjadi ruang pamer atau butik. Ada yang terlihat mewah ada pula yang sederhana. Tapi nuansa kuno tetap dipertahankan. Selain itu penduduk laweyan juga ada yang menjadi karyawan pabrik,supir becak,supir angkot dan juga PNS,mereka hidup rukun dan membantu satu sama lain

Penduduk di wilayah Laweyan Mayoritas Beragama Islam ini berkat Kyai Ageng Henis yang merupakan keturunan Brawijaya V. yang kemudian mempunyai keturunan Ki Ageng Pemanahan yang mendirikan Kerajaan Mataram di Kotagede. Kyai Ageng Henis dulunya beragama Hindu Jawa, namun semenjak singgahnya Sunan Kalijaga di daerah ini ketika hendak menuju Kerajaan Pajang, Kyai Ageng Henis kemudian masuk Islam. Kyai Ageng Henis bersama Sunan Kalijaga kemudian menyebarkan agama Islam di Laweyan.

Seorang tokoh yang amat disegani saat itu atas pengaruh Kyai Ageng Henis akhirnya juga masuk Islam. Beliau adalah Kyai Ageng Beluk.Setelah masuk Islam, Kyai Ageng Beluk kemudian mengubah sanggarnya menjadi sebuah masjid untuk menunjang dakwahnya. Masjid ini lah yang kemudian dikenal sebagai Masjid Laweyan yang dibangun pada tahun 1546 Masehi.Agama Islam pun menyebar dengan sangat pesat di Laweyan sampai sekarang.

Ada juga penduduk Laweyan yang beragama kristen dan Katolik tetapi jumlahnya sedikit,tetapi walau penduduk laweyan berbeda agama mereka tetap hidup rukun dan jarang terjadi pertentangan antar pemeluk agama yang berbeda. Dalam perkembangannya sebagai salah satu usaha untuk lebih mempertegas eksistensinya sebagai kawasan yang spesifik,corak bangunan di laweyan banyak di pengaruhi oleh gaya arsitektur Eropa dan Islam,sehingga banyak bermunculan bangunan yang bergaya arsitektur jawa-eropa dengan bentuk yang sederhana beroreintasi kedalam,fleksibel,berpagar tinggi lengkap dengan lantai yang bermotif karpet khas timur tengah. Keberadaan beteng tinggi ini yang banyak memunculkan gang gang sempit dan merupakan ciri khas laweyan,selain untuk keamanan,juga merupakanbentuk usaha para pedagang batik ini untuk menjaga privacy dan aman dari tindakan pencurian.

Pemukiman di kampung Laweyan terdiri dari dua kelompok besar,kelompok tersebut terbentuk berdasarkan kesamaan etnis dan mata pencaharian,penduduk Laweyan sebagian besar di dominasi oleh keturunan Jawa yang mempunyai pekerjaan sebagai juragan batik.

Kampung Laweyan sebagai pemukiman tradisional,kawasannya terbentuk dari butiran massa yang saling berdekatan membentuk jalan lingkungan yang relatif sempit. Massa banguna milik juragan batik sebagian besar terdiri dari massa bangunan besar dan sedang,bangunan tersebut biasanya di lengkapi pagar tinggi yang menyerupai beteng. Adapun massa bangunan kecil jumlahnya lebih sedikit dari sebagian besar milik pekerja batik

Fasilitas atau ruang publik di wilayah Laweyan antara lain berupa tempat terbuka,sebagian jalan (gang ),sebagian ruangan yang di gunakan untuk bimbingan les privat,mushola dan masjid,sebagai pemukiman tradisional,ruang runag tersebut terletak diantara massa bangunan yang tersusun secara padat dan berhimpitan dengan jarak yang relatif sempit,contoh ruang publik di laweyan adalah Area Makam Kramat,Masjid Baiturahim,latar jembar,Masjid Laweyan,Area Parkir Kramat,Langgar Makmur,Langgar Merdeka,Darul Arqom,Makan Ngingas,Dirham,Masjid Kirmani dan Makam Klaseman.

Ruang ruang umum milik masyarakat Laweyan ini di fungsikan sebagai suatu area untuk kegiatan bersama pada kegiatan kemasyarakatan.Masjid dan langgar selain di gunakan untuk tempat ibadah jiga di gunakan untuk kegiatan sosial dan kebudayaan masyarakat,ini karena keterbatasan ruangan,disamping masjid langgar dan dan tanah terbuka adalah milik negara,interaksi sosial juga di lakukan di tempat tempat umum seperti makam,ruangan di sisi jalan serta ruangan terbuka yang mendukung kegiatan masyarakat di Laweyan.

Pada saat industri batik di Laweyan mengalami masa kejayaan sekita tahun 1960an,kampung laweyan identik dengan sebagai suatu kawasan industri bersama,pada masa itu interaksi sosial terjadi lebih intensif. Pembatikan di lakukan di rumah rumah saudagar yang terletak di sisi utara,sedang proses pencucian dan penjemuran di lakukan di sungai dan area tepian sungai di lakukan di kawasan selatan,dalam hal ini jalan dan arena tepian sungai berfungsi sebagai area kontak sosial yang cukup efektif,pada masa itu morfologi kampung Laweyan berbentuk linier.
Seiring dengan perkembangan jaman,dengan di temukannya pompa penyedot air,produksi batik dapat di selesaikan di masing masing rumah,kondisi ini mengakibatkan berubahnya pola morfologi kawasan yang sebelumnya berbentuk linier menjadi berbentuk cluster,peran daerah sungai sebagai area kontak sosial berkurang,seiring dengan perubahan bentuk tersebut berkurang pula ruang kontak sosial masyarakatnya.

Dahulu rumah rumah penduduk Laweyan rumah rumah penduduk Laweyan saling berhubungan langsung melalui pintu pintu yang di bangun di dalam rumah yang di ebut pintu butulan diatas dan di bawah tanah,sebagian besar halaman rumah mereka juga di gunakan untuk kegiatan masyarakat,pintu butulan selain di gunakan untuk kominikasi antar warga tetapi juga du gunakan untuk keamanan,dengan bentuk rumah yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya mengakibatkan adanya rasa persaudaraan dan persatuan yang kuat diantara penduduk Laweyan.
Meskippun secara keseluruhan rumah Laweyan sebagian bear tertutup dan menimbulkan kesan angkuh,bagi orang luar,tetapi itu tidak sepenuhnya benar,di dalam rumah dengan pagar tinggi dan tertutp,terdapat suatu kegiatan sosial masyarakat dari komunitas Laweyan,ada ruang privat yang di gunakan untuk kegiatan publik di Laweyan,sehingga secara langsung maupun tidak langsung telah membentuk jalur-jalur ruang publik atau jalan alternatif yang biasa di gunakan oleh komunitas di dalamnya,dalam perkembangannya sekarang,karena adanya alih kepemilikan rumah dan adanya tuntutan kegiatan yang lain maka jalan pintas atau pintu butulan tidak pernah di gunakan lagi.

Dalam Struktur kemasyarakatan di Laweyan terdiri dari kelompok masyarakat saudagar batik atau pedagang batik,masyarakat biasa, tokohmasyarakat seperti alim ulama dan pejabat pejabat pemerintahan,selain itu ada juga golongan saudagar atau pedagang batik yang didominasi oleh pedagang wanita yang berperan penting dalam perdagangan batik di Laweyan yang di sebut Mbok Mase atau Nyah Nganten dan untuk suami disebut Mas Nganten sebagai pelengkap dari keutuhan dari rumah tangga atau keluarga.

Sebagian besar Masyarakat Laweyan masih melestarikan kesenian tradisional seperti,keroncong,wayang dan karawitan yang biasanya di mainkan ketika ada acara pernikahan,sunatan,tetakan dan kelahiran bayi yang berlangsung di daerah tersebut,dalam bidang kegiatan kerohanian atau keagamaan sebagian besar masyarakat laweyan juga sering mengadakan kegiatan keagamaan seperti,pengajian,tadarusan dan kegiatan kegiatan lain yang tidak tertentu jadwal kegiatannya
Masyarakat di laweyan menurut sejarahnya adalah masyarakat yang menghasilkan keturunannya dengan tradisi kawin saudara,yaitu menikah dengan keluarganya yang masih berhubungan darah ,tujuannya adalah harta benda yang di miliki keluarga itu tidak jatuh ketangan orang lain yang bukan saudara,selain itu pernikahan antar saudara juga bisa menciptakan suatu keluarga besar yang antinya bisa melanjutkan usaha batik mereka.

Ada banyak mitos yang ada di Laweyan,karena Laweyan penuh dengan crita sejarah yang menakjubkan,Laweyan juga bahkan usianya lebih tua dari keraton Surakarta,karena Laweyan sudah ada sebelum kerajaan Mataram berdiri,di Laweyan terdapat makam yang di keramatkan itu adalah makam Ki Ageng Henis,beliau adalah tokoh yang berjasa membuat Laweyan terkenal dengan batiknya.ketika beliau wafat makam itu di keramatkan oleh penduduk Laweyan.

Seperti makam makam tua di daerah lain,makam Ki Ageng Henis juga di keramatkan,menurut juru kunci makam tersebut,banyak pejabat pejabat di kota Solo ini yang sering meminta doa untuk mendapatkan kesuksesan,ada juga orang yang sakit kemudian berziarah ke makan tersebut dan pada akhirnya lukanya itu sembuh.
Tindakan yang di lakukan ini sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam,padahal yang sering berziarah ke makam ini adalah orang Islam,tetapi banyak sekali orang percaya,karena pernah suatu ketika,pada malam hari menurut juru kunci makam tersebut,ada pejabat yang minta di doakan di makam tersebut,keesokan harinya dia mendapat jabatan yang penting,ada juga orang tua yang patah kakinya,tetapi dia tidak mau ke doker,dan malah pergi ke makam Ki Ageng Henis dan langsung sembuh.
Kejadian semacam ini sbenarnya tidak masuk akal,tetapi masyarakat Jawa sudah terlalu percaya dengan hal hal semacam ini dan hal ini sebenarnya bertentangan dengan agama Islam agama yang juga sebenarnya di anut oleh orang orang yang berziarah tersebut,kita sebagai muslim harus tahu mana ajaran yang di perbolehkan maupun yang di larang oleh Allah SWT.

Mitos lain yang cukup terkenal di Laweyan adalah mengenai Bau Laweyan, keturunan yang mempunyai julukan Bau Laweyan ini adalah seorang wanita atau kalau di Laweyan di sebut Mbok Mase,keturunan wanita yang mempunyai ciri Bau Laweyan ini adalah wanita ini mempunyai ciri tompel atau titik hitam sebesar uang logam di Bahu kirinya,wanita atau keturunan ini mempunyai ciri yaitu kebal terhadap berbagai ilmu hitam dan pendiam namun apabila ia melakukan hubungan intim dengan suaminya,suaminya itu pasti mati secara mengenaskan.Mitos ini sebenarnya belum terbukti atau seperti fiksi tetapi masyarakat sudah begitu percaya sehingga apabila ada anak perempuan yang memilki ciri tersebut pasti di jauhi dan tidak ada yang ma menikah dengannya. Kita sebagai umat muslim wajib menjauhi hal hal yang seperti ini hanya Allah lah yang menentukan hidup mati seseorang dan ini merupakan perangkap dari Iblis yang berusaha mengaajak manusia untuk berbuat dosa seperti dirinya,maka dari itu kita sebagau umat muslim wajib menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.

Sebagian besar rumah penduduk yang memiliki arsitektur model kolonial dan termasuk rumah lama menjadi tempat penjualan batik Laweyan. Konsep desa batik Laweyan ini menjadikan rumah-rumah lama yang khas sebagai butik. Namun karena perkembangan zaman dan kebutuhan maka banyak ruah yang semula besar kemudian dibagi-bagi karena merupakan harta warisan. Sehingga banyak rumah lama yang kemudian dipetak-petak dipergunakan oleh keluarga yang berbeda meski masih bersaudara. Sehingga kadang-kadang dalam satu rumah besar sudah tidak cocok lagi dalam penataan ruangan

Haji Nusantara Abad XIX

Haji merupakan Rukun Islam yang kelima. Sebagai salah stau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang beragama Islam (yang taat). Haji merupakan rukun Islam dengan perlakuan dan persyaratan khusus. Karena dari 5 (lima) rukun Islam, ibadah haji merupakan satu-satunya rukun Islam yang membutuhkan dana finansial besar bagi umat muslim di Indonesia.
Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh jemaah haji Indonesia merupakan syarat penyerta sebagai akibat jauh dan lamnya jarak yang harus ditempuh para jemaah haji. Sementara ibadah haji sendiri tidak perlu mengeluarkan uang serupiahpun asalkan tidak melakukan larangan saat melakukan ibadah haji karena apabila melanggar dikenakan denda. Namun demikian, justru sisi finansial ini menjadi hal yang selalu melekat dan seoalh-olah sudah menyatu dengan pelaksanaan ibadah haji. Sehingga dalam image orang Indonesia, seorang yang sudah menyandang predikat Haji (bagi laki-laki) atau Hajjah (bagi perempuan) pastilah orang yang kaya secara materi.
Finansial dan ekonomi merupakan faktor persyaratan penting pelaksanaan ibadah haji umat Islam Nusantara. Kondisi ekonomi ini terkait langsung dengan sarana-sarana keuangan yang diperlukan calon jamaah agar bisa melaksanakan perjalanan haji. Kondisi perekonomian masyarakat menjadi bagian penting tentang sebenarnya darimana pembiayaan untuk pelaksanaan ibdah haji ini diperoleh. Selain kodisi perekonomian umum dalam masyarakat pengaruh-pengaruh tingkat pelaksanaan ibadah haji ditentukan pula oleh pertubuhan penduduk, proses islamisasi di Nusantara, perhubungan dan sarana transportasi yang baik antara Nusantara dengan Hijaz, keadaan-keadaan eksehatan, meningkatnya keamanan, serta penyebab non-manusia seperti adanya pekasnaan haji akbar.
Predikat dan penyebutan Haji menjadi sangat menentukan dan dari sisi sosio-ekonomi merupakan prestige yang dibanggakan oleh masyarakat. Mereka yang telah melaksanakan ibadah haji akan dianggap sebagai orang yang terpilih dan mulia, baik dari segi kedalaman pengetahuan agama maupun sisi kekayaannya.
Pergi menunaikan ibadah haji merupakan perjalanan spiritual dambaan setiap muslim untuk menyempurnakan rukun Islam. Tak setiap muslim memiliki kesempatan tersebut. Meskipun mereka sudah “mampu” secara materi, tidak lantas orang tersebut dapat menunaikan ibadah haji hingga memperoleh haji yang mabrur. Di samping itu pergi haji juga merupakan upaya peningkatan kadar keimanan seorang sebab mereka yang pergi haji diharapkan kualitas keimanannya meningkat atau naik. Oleh karena itu pergi haji kerap dikatakan naik haji.
Namun, pada prakteknya naik haji rupanya tidak selalu menaikkan kualitas seseorang. Ada saja orang yang sudah ‘berpangkat’ haji tetapi kelakuannya tak ubahnya seperti orang awam. Bahkan, semakin tak karuan alias hancur. Di sini tampak bahwa haji bukanlah sekedar ‘pangkat’ atau titel seperti layaknya gelar kehormatan atau titel sarjana yang bisa diperjualbelikan. Orang bisa saja membeli gelar sarjana hingga bertumpuk-tumpuk lalu diletakkan di depan atau di belakang nama mereka. Namun, belum pernah kita dengar orang membeli gelar haji, kecuali pada awal abad ke-20 (dikenal dengan “haji Singapura”). Mungkin saja kelak ada yang melakukannya. Hanya waktu yang mampu menjawab
Menurut catatan sejarah, pada abad ke-17 dan 18 sudah ada jemaah haji dari Nusantara. Tentunya ketika itu perjalanan menuju Mekkah tidak sekedar ritual belaka melainkan perjalanan menantang maut karena sarana transportasi yang digunakan yaitu masih kapal layar. Perjalanan pun dilakukan jauh-jauh sebelumnya, bahkan jika perlu para calon haji bermukim setahun sebelum musim haji tiba. Di Mekkah mereka berguru pada ‘guru-guru’ terkenal dari tanah kelahiran nabi.
Ada pula kebijakan pemerintah kolonial terhadap para haji di Hindia Belanda pada masa kolonial. Ordonansi itu tercantum dalam Staatsblad voor Nederlandsch-Indië tahun 1859 No 42. Salah satu isi peraturan itu adalah sekembali dari ibadah haji, seseorang harus mengikuti ujian haji dan harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah mengunjungi Mekkah. Ujian itu dilakukan oleh bupati dan kyai yang ditunjuk. Bila seseorang lulus, maka ia berhak menyandang gelar haji dan mengenakan busana haji khusus. Sebaliknya, bila gagal tapi ia nekad mengaku-aku dirinya haji dan mengenakan pakaian haji, maka ia didenda 25 hingga 100 gulden. Kebijakan tersebut dikecam oleh Snouck Hurgronje, seorang orientalis dan ahli Islam. Baru pada awal abad ke-20 kebijakan ini dihapus
Image yang terbentuk tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses perjalanan dan perkembangan ibadah haji dari masa ke masa. Pelaksanaan perjalanan ibadah haji selalu mengalami perubahan. Tulisan ini tidak akan membahas bagaimana ritualisasi maupun seremonial serta keyakinan masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji bagi umat Islam di Indonesia, perjalanan maupun pelayanan dalam perjalanan menjadi faktor yang penting dalam rangka kelancaran ibadah haji. Dalam kerangka inilah tulisan ini mencoba memaparkan dan menarasikan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam rangka perjalanan ibadah haji pada masa kolonial. Temporal ini menarik karena ternyata pelaksanaan perjalanan haji ternyata telah menjadi urusan pemerintah Kolonial.
Setidaknya ada 3 (tiga) hal pokok terkait dengan perjalanan haji pada masa kolonial. Kajian ini menempatkan pelaku-pelaku yang terkait dalam proses pelaksanaan perjalanan haji masa kolonial, dimana sebagai subyek utama adalah calon jemaah haji, yang kemudian berhubungan dengan pemerintah sebagai pemilik otoritas serta pihak pelayaran maupun agen-agen haji. Yang kedua adalah pelayanan yang diterima oleh jemaah haji selama dalam perjalanan serta hambatan-hambatan yang terjadi. Serta yang ketiga adalah bagaimana proses perjalanan yang terjadi sejak pemberangkatan sampai Makkah dan juga sekembalinya dari menunikan ibadah haji.
Subyek: Calon Jamaah Haji, Pemerintah, Agen Haji, dan Pelayaran
Masuknya agama Islam yang dibarengi dengan islamisasi Nusantara menjadi bagian kajian paling dominan pada abad-abad XVI-XVIII Masehi, meskipun secara umum jauh sebelum abad tersebut Islam sudah mulai masuk ke Nusantara. Setidaknya pada permulaan abad XVI telah dijumpai pribumi Nusantara yang ada di Makah, kemungkinan besar mereka adalah pedagang yang datang dengan kapalnya sendiri. Jamaah Haji yang dijumpai ole Louis Barthem di Makah tahun 1503 barangkali adalah orang-orang Nusantara periode awal yang melaksanakan ibadah haji di Makah. Namun demikian mungkin mereka bukan secara sengaja melakukan niat perjalanan ibadah haji dari Nusantara, akan tetapi mereka adalah pedagang yang berlabuh di Jeddah dan berkesempatan berkunjung di Makkah.
Berita selanjutnya menyebutkan bahwa Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) yang sebelum menunaikan ibadah haji bernama Nurullah berangkat ke Makkah setelah Pasai sebagai kota kelahirannya ditaklukan oleh Portugistahun 1521. Ia berada di Makkah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun. Sekembalinya dari Makkah ia berangkat ke Demak untuk bersama penguasa setempat menyerang kerajaan Hindu-Budha Pajajaran dan merebut pelabuhan utamanya Sunda Kelapa.
Sampai pertengahan abad XIX berdasarkan catatan resmi pemerintah belum terjadi peningkatan jumlah berarti penduduk Nusnatara yang melaksanakan ibadah haji. Meskipun secara sporadis pelaksanaan dan perjalanan ibadah haji telah ada pada masa-masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam baik dari Jawa, Sumatera, Makasar, Banjarmaisn maupun Ternate-Tidore, setidaknya ibadah haji masih belum menjadi ibadah massal. Ibadah ini berlaku sebatas pada kalangan ulama-ulama yang berniat memperdalam ilmu tentang Islam di Makkah. Fase-fase awal islamisasi inilah sebenarnya yang mengawali perjalanan haji ke tanah suci Makkah sebagai tujuan ganda, selain melaksanakan ibadah haji juga untuk pemantapan keilmuan. Maka tidak salah apabila Azyumardi Azra melihat akibat yang terjadi dari proses ini adalah adanya relasi atau jaringan para ulama Nusantara dengan Timur Tengah maupun antar ulama dari Nusantara.
Belum signifikannya pelaksanaan haji pada fase-fase awal perkembangan Islam ini disebabkan karena adanya penetrasi VOC terhadap daerah-daerah di Nusantara yang menjadi pusat-pusat perdagangan. Karena sebagian besar pusat-pusat perdagangan penting dikuasai oleh kesultanan dan kerajaan Islam. Namun demikian, sepanjang abad XVIII perjalanan haji dilakukan secara sporadis oleh umat Islam.
Lebih jauh Saleh Putuhena dalam bukunya Hisotoriografi Haji Indonesia (2007: 126-7) Perjalanan haji mulai menjadi urusan pemerintah ketika tahun 1825 kurang lebih 200 orang dari Residen Bataia dan beberapa dari daerah lainnya menghadap polisi dengan maksud meminta pas jalan sekaligus melaporkan perjalanan ibadah haji ke Makkah dengan menggunakan kapal Maghbar milik Syaikh Umar Bugis. Sehingga mulai tahun tersebut perjalanan haji dikelola oleh para Syaikh dengan melaporkan dan meminta pas perjalanan kepada residen setempat.
Sesudah pertengahan abad XIX jamaah haji Nusantara mengalami perkembangan pesat. Sebagai catatan bahwa, sebelum tahun 1861 catatan tentang jumlah jamaah tidak dicatat tiap tahun. Sejak adanya catatan tahunan umlah jamaah haji terbanyak terjadi pada tahun 1896 sebanyak 11.909 orang dan tercatat paling sedikit tahun 1865 yakni 1.901 orang. Yang menarik dari catatan ini adalah bahwa laporan pemerintah (Kolonial Verslag) sejak tahun 1861-1875 jumlah jamaah haji hanya disebutkan dari Jawa dan Madura, sedangkan dari luar Jawa dan Madura sudah disebutkan berdasarkan daerah pemerintahan. Baru tahun 1876, jumlah jamaah haji sudah diperinci berdasarkan daerah pemerintahan. Daerah-daerah yang memiliki catatan jamaah haji paling banyak berasal dari Priangan, Surabaya, Banten, Sumatera Pantai Barat dan Palembang.
Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah jamaah haji menurut Saleh Putuhena (2007: 129-30) ada lima faktor pertama makin banyaknya masyarakat muslim yang memahami bahwa kedudukan ibadah haji dalam Islam sebagai kewajiban, meningkatnya keinginan untuk menuntut ilmu di Haramain (Makkah), ketiga makin mudah dan teraturnya perjalanan haji pada abad XIX terutama setelah dibukanya terusan Suez tahun 1870 karena perjalanan menjadi lebih cepat, keempat syaik atau agen haji makin kuat mempropagandakan haji. Mereke mendapat keuntungan secara ekonomi karena pemberangkatan haji menggunakan kapal agen tersebut, bahkan mereka mau memberikan pinjaman untuk finansial beribadah haji, dan kelima para bupati juga diperkenankan untuk melakukan kampanye dan propaganda bagi masyarakatnya untuk ibadah haji karena pemerintah tidak melarang.
Pegelolaan Haji
Pemerintah Hindia Belanda menangani pengelolaan haji karena jamaah haji berasal dari tanah jajahan Belanda. Pengelolaan dan pengaturan ibadah haji ini daitur oleh Minister van Kolonie (Menteri Penjajahan) dan Minister van Buitenlandsche Zaken (Menteri Luar Negeri). Pengelolaan oleh kedua departemen tersebut berupa penentuan kebijakan tentang haji serta mengkoordinasikan dan menyelesaikan permasalahan haji dengan pemerintah terkait semisal Turki, Arab Hasyimiah dan Arab Saudiah. Maka dibuka pula konsulat Belanda di Jeddah untuk mengkoordinasi Jamaah Haji yang resmi dibuka tahun 1872 meskipun konsulat Belanda sudah ada di Jeddah sejak tahun 1859. (Staadblads tahun 1859 no 42)
Berdasarkan Staadblads Tahun 1925 no 110, tugas umum konsulat adalah membantu kapal pengangkutan milik Bleanda dan memmerhatikan kepntingan waega negara Belanda dan turut bertanggung jawab atas hasil keputusan lembaga pembuat hukum. Terkait dengan haji, maka konsulat berkenaan dengan kepentingan kapal pengangkut jamaah haji, kepntingan jamaah haji sebagai warga negara Belanda. Dimana secara spesifik tugas Konsulat di Jeddah ; menerima dan menyimpan daftar jamaah haji, membuat daftar kedatangan dan pemberangkatan kapal haji, memberikan keterangan haji bagi kapal pengangkut haji, memberikan visa bagi pasport haji, mengeluarkan pasport baru bagi jamaah yang berangkat dari Singapura, menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh jamaah, mengawasi ideologi dan orang-orang tertentu, dan membuat laporan haji setiap musim haji.
Pengelolaan yang berkaitan secara langsung terhadap jamaah berupa pemberian dokumen pas jalan oleh pejabat berwenang. Pemberian pas jalan dan pejabat yang berwenang mengeluarkannya diatur dalam aturan pemerintah (Staadblad) tahun 1859, disempurnakan tahun 1902 dan 1909, untuk luar Jawa diatur dalam Staadblads tahun 1923. Dalam pas jalan tersebut dicatat identitas jamaah haji dan yang berwenang mengeluarkannya adalah kepala-kepala daerah (Asisten Residen). Sementara mulai tahun 1927 di Jawa dan Madura sudah mulai ditangani oleh Kepala Pemerintahan Setempat yaitu wedana dan asisten wedana (merupakan pejabat pribumi. Sedangkan luar Jawa tetap dipegang oleh pejabat Belanda.
Pas jalan ibadah haji model tahun 1894 tidak hanya menyebutkan jenis kelamin, prakiraan umur dan tinggi badan saja, melainkan juga memberikan keterangan tentang bentuk hidung, mulut, dagu, dan apakah berkumis atau tidak, berjenggot dan keterangan fisik yang menonjol lainnya. Ini merupakan bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap jamaah haji Nusantara.
Syaik sebagai agen Haji: Kepentingan Ekonomi dan Keagamaan
Orang-orang yang mengurusi kepentingan dan menuntun manasik haji disebut syaikh haji. Biasanya yang mengelola jamaah haji Hindia Belanda (Nusantara) juga berasal dari Nusantara. Mereka menyiapkan penginapan, membawa jamaah berziarah, melaksanakan kewajiban beragama, serta membacakan doa. Untuk menjadi syaikh haji harus mendapat izin dari pihak berwenang di Makkah. Setidaknya pada tahun 1880, jamaah haji dari Nusantara dipegang oleh 180 syaikh, dan jumlahnya meningkat ketika akan terjadi Perang Dunia I menjadi 400 syaikh. Para syaikh haji ini berkedudukan di Singapura dan di daerah-daerah Nusantara.
Singapura menjadi rute penting bagi perjalanan Nusantara-Arab. Sehingga tidak salah tempat ini dijadikan sebagai pelabuhan embarkasi penting bagi jamaah haji dimana mereka ada yang bekerja untuk syaikh yang ada di Makkah dan ada juga yang bekerja untuk sendiri. Sementara para syaikh yang ada di Nusantara tersebar di kota-kota besar khususnya yang disebut bandar haji seperti Makasar, Surabaya, Batavia, Palembang, Sabang, dan Teluk Bayur.
Para syaikh haji yang ada di Nusantara ini bekerja untuk seorang syaikh Makkah, dan mereka juga memiliki hubungan-hubungan berpengaruh terutama dengan pedalaman seperti kyai, naib, penghulu, dan ustad. Syaikh haji ini juga memunyai hubungan dengan perusahaan pelayaran karena mereka akan mendapatkan jasa darinya. Sehingga boleh dikatakan menjadi perantara antara jamaah haji dengan perusahaan pelayaran maupun dengan syaikh di Makkah. Akibat dari kondisi inilah kedudukan Syaikh Haji menjadi sangat penting baik bagi proses ritual ibadah haji sekaligus bagi ekonomi.
Mereka dapat mengeruk keuntungan dari usaha yang dilakukan dalam rangka memperlancar perjalanan dan ibadah haji. Segala kebutuhan jamaah haji telah ditetapkan oleh para syaikh haji tersebut dari bagaimana transportasi, penginapan, maupun tuntunan ibadah haji yang dilakukan. Maka tidak heran, propaganda dari para syaikh ini sebenarnya berpengaruh juga pada jumlah jamaah haji. Pengerahan jamaah haji yang dilakukan oleh para syaikh akan memberikan keuntungan ekonomi bagi para syaikh haji tersebut. Jadi dapat dikatakan adanya mata rantai kegiatan haji tidak terlepas dari penguasa Makkah – agen pelayaran – syaikh haji – kepala rombongan – calon jamaah haji.
Bagaimana Calon Haji Membiayai Ibadahnya?
Pelaksanaan ibadah haji bagi calon jamaah membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan harus dipersiapkan sebelumnya. Inilah sebenarnya kenapa ibadah haji merupakan ibadah yang paling mahal terutama bagi umat Islam di Nusantara. Ini juga yang menyebabkan ada tambahan syarat bagi mereka yang akan melaksanakan rukun Islam kelima yaitu berhaji bagi yang mampu. Yang mampu disini diterjemahkan mampu dalam hal materi, fisik maupun mental, karena perjalanan memerlukan biaya mahal, serta tenaga yang kuat untuk menempuh perjalanan berhari-hari di atas kapal.
Setidaknya sampai akhir abad XIX belum ditetapkan secara khusus jumlah biaya minimal yang harus dikeluarkan oleh calon jamaah haji. Pada periode sebelumnya, mereka yang melakukan perjalanan untuk ibadah haji tidak mempersiapkan biaya tertentu. Mereka berangkat dengan upaya sendiri menumpang pada perahu dagang. Baru setelah adanya pengelolaan dan manajemen khusus barulah ditentukan jumlah biaya minimal yang harus dikeluarkan seorang calon jamaah haji.
Tahun 1895 Konsulat Belanda di Jeddah menghitung biaya yang dikeluarkan oleh seorang jamaah haji sebanyak f282,99 dengan tiket pulang pergi dan f322,99 yang membeli tiket sekali jalan. Kemudian biaya tersbeut naik menjadi f 698,70 pada tahun 1924. Dimana biaya tersbeut dkeluarkan untuk membiayai keperluan yang harus dimiliki baik di dalam maupun luar negeri seperti pengurusan pasport, perjalanan ke pelabuhan embarkasi, tiket kapal haji, biaya upacara pemberangkatan, biaya karantina, sewa unta, sewa penginapan di Makkah, ziarah ke Madinah, konsumsi di Makkah selama 5 bulan. Jamaah haji juga masih harus membawa bekal dalam bentuk barang atau natura terutama bahan makanan dan keperluan lainnya. Bekal ini disimpan dalam peti khusus di kapal.
Biaya-biaya tersebut biasanya diperoleh dari berbagai cara. Beberapa cara pembiayaan yang dilakukan oleh calom jamaah haji dapat melalui tabungan, sumber-sumber tunai, pinjaman, pekerjaan yang diupah, dan melalui hasil perdagangan. Bagi calon jamaah yang sudah mempersiapkan untuk ibadah haji ini jauh-jauh hari maka sumber pembiayaan adalah berdasarkan hasil usaha melalui pekerjaan-pekerjaan yang diupah bagi mereka maupun dari hasil perdagangan yang kemudian ditabung.
Jamaah haji dari Jawa, Sumatera dan Kalimantan pada umumnya memperoleh biaya perjalanan dari hasil penjualan hasil pertanian dan perkebunan. Berdasarkan laporan haji yang dibuat Konsul Belanda di Jeddah, ternyata jamaah haji umumnya berasal dari daerah-daerah pertanian dan perkebunan.(Putuhena,2007:161) disamping diperoleh dari usaha penjualan hasil pertanian dan perkebunan, tenyata pembiayaan juga berasal dari hasil upah kerja. Ini terjadi terutama bagi mereka yang bekerja pada perkebunan kepala sawit di Semenanjung Malaya. Adapula mereka yang sengaja datang ke Sumatera atau Singapura untuk bekerja di perkebunan sebagai bekal biaya melaksanakan ibadah haji. Cara yang paling klasik dalam pembiayaan ibadah haji adalah dengan penjualan barang-barang yang dibawa oleh jamaah. Selain memperdagangkan barang dagangan mereka juga memperdagangkan mata uang asing (valas).
Pembiayaan yang paling aneh menurut kacamata sekarang adalah bahwa ternyata ibadah haji dibiayai melalui pinjaman. Pinjaman ini tentunya dengan jaminan tertentu . Pembiayaan melalui jalur ini sebenrya merupakan salah satu bentuk dari propaganda yang dilakukan oleh para syaikh haji, seperti yang terjadi di Jawa Barat dimana mereka menjaminkan harta benda yang merupakan nafkah utama untuk meminjam uang sebagai biaya perjalanan haji. Sehingga banyak orang tertarik untuk melakukan ibadah haji karena mendapatkan pinjaman uang dari agen-agen haji.
Kuatnya jaringan Islam di pedalaman seiring perkembangan budidaya perkebunan serta perkembangan ekonomi keuangan dengan adanya pemanfaatan tanah sebagai lahab penarik keuntungan. Akibat belum adanya lembaga perkreditan, para haji sebagai tuan tanah bersama-sama dengan orang Cina memegang monopoli peminjaman uang dengan riba. Peminjaman inilah yang digunakan oleh calon jamaah haji sebagai pembiayaan.
Perjalanan Menuju Tanah Suci
Kalau sekarang perjalanan pemberangkatan jamaah Haji hanya beberapa jam saja dari Indonesia dengan menggunakan pesawat terbang, berbeda halnya ketika Nusantara masih berada dalam jajahan Belanda. Mereka harus berangkat jauh hari bahkan beberapa bulan sebelum musim haji tiba. Ini sebagai konsekuensi akibat jarak Nusantara dengan tanah Makkah.
Jamaah haji yang akan berangkat ke Jeddah diharuskan menggunakan kapal uap terutama dengan menggunakan pelayaran Belanda terutama perusahaan Rotterdamsche Lloyd, Blue Funnel Line, dan Nederland. Mereka hanya diizinkan naik kapal melalui pelabuhan-pelabuhan yang sudah ditentukan yang disebut embarkasi haji. Pada tahun 1898 hanya Batavia dan Padang saja yang ditunjuk menjadi embarkasi, kemudian disusul Surabaya, Makasar, Palembang, dan Sabang tahun 1922 serta Belawan Deli tahun 1927.
Namun apabila jamaah haji tidak akan menggunakan kapal-kapal Eropa, mereka dapat naik melalui embarkasi Singapura. Mereka dapat dengan bebas memilih menggunakan kapal-kapal terutama yang dikelola oleh para Syaikh Haji. Dalam satu kasus apabila jamaah haji berniat berangkat dari embarkasi Singapura namun mereka kekurangan uang maka dapat memperoleh pinjaman dari para Syaikh haji, atau mereka langsung pulang ke tempat asalnya dan menyandang Haji Singapura.
Keberangkatan dari tempat tinggal biasanya dengan upacara pemberangkatan dan penuh dengan karamaian. Penduduk berbondong-bondong mengantarkan jamaah menuju temat pemberangkatan. Kemudian jamaah haji akan meneruska perjalanan yang berat bersama rombongan haji lainnya di kapal.
Perjalanan dengan menggunakan kapal khusus pengangkut jamaah haji dari Nusantara dimulai tahun 1825. Kapal yang digunakan merupakan milik Syaikh Umar Bugis. Sejak tahun tersbeut pengangkutan jamaah haji dilakukan dengan menggunakan kapal milik seorang Syaikh haji. Setelah mengetahui peningkatan jumlah penumpang haji maka perusahaan pelayaran Inggris mulai pertengahan abad XIX memasuki bisnis tersebut. Jika seblum tahun 1858 masih digunakan kapal layar, makal setelah tahun tersebut telah digunakan kapal uap. Setelah pembukaan Konsulat Belanda di Jeddah tahun 1872, Belanda turut pula dalam usaha pengangkutan jamaah haji Nusantara.
Perjalanan dengan menggunakan kapal khusus pengangkut jamaah haji biasanya sekitar bulan Jummadil Awwal sampai bulan Sya’ban. Ini sekitar 2 sampai 3 bulan sebelum musim haji. Jamaah haji umumnya menempati dek yang diperuntukkan bagi penumpang dengan kategori kelas rendah. Sedangkan jamaah haji dengan kelas tinggi menempati kamar dalam kapal. Kapal pengngkut jamaah haji ini juga memuat komoditi untuk perdagangan Eropa setelah menurunkan penumpang di Jeddah.(Putuhena, 2007,180). Setelah sampai di Laut Merah, para jamaah dikarantina untuk menghindari penularan penyakit menular selama 3 sampai 5 hari. Baru kemudian menju ke Jeddah untuk langsung melakukan ritual ibadah haji.
Setelah melaksanakan ibadah haji, jamaah akan menghadapi kesulitan baru bagi mereka yang datang tanpa persiapan biaya yang cukup. Namun apabila telah membeli tiket pergi pulang maka kendala ini tidak jadi masalah. Ketika menjadi masalah adalah pada saat mereka sudah tidak punya biaya untuk perjalanan pulang. Rata-rata mereka akan tinggal sementara di Makkah sambil mencari ilmu atau mengumpulkan biaya untuk pulang. Dari sinilah kemudian muncul istilah mukimin. Jamaah yang tinggal baik untuk mencari ilmu maupun kegiatan berdagang disebut mukimin.

—————————–
footnote

Dalam Islam, para penganutnya dituntut untuk menjalankan kewajiban sebagai penganut agama Islam didasarkan atas lima aturan pokok yang disebut dengan Rukun Islam, dimana didalamnya termuat 5 aturan pokok menjalankan Islam, Rukun (aturan ) yang pertama disebut Syahadat (mengucapkan kalimat yang menyatakan bahwa “Tiada Tuhan Selain Allah da Nabi Muhammad utusan Allah”, rukun kedua menjalankan Sholat, ketiga membayar zakat, keempat menjalankan ibadah puasa, dan yang terakhir menunaikan ibadah haji di Makkah dan Madinah.
Pada sutu kasus, bagi mereka yang miskin atau memiliki finansial yang kurang kadang hanya melakukan ibadah Haji Singapura sehingga mereka sering juga disebut “Haji Singapura”. Penyebutan ini terkait dengan para calon jamaah yang tidak memiliki uang yang cukup tetapi sudah terlanjur berangkat sehingga perjalanan hanya sampai di Singapura. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada pembahasan kendala-kendala dalam perjalanan haji.
Jacob Vredenbregt, “Ibadah Haji beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia”, dalam Dick Douwes dan Nico Kaptein, Indonesia dan Haji,Jakarta:INIS, 1997.
Untuk lebih jelas tentang bagaimana proses Islamisasi dna masuknua Islam dapat dilihat pada Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusatara Abad XVII dan XVIII, Jakarta: Mizan,1994), Uka Tjandrasasmita Islamisasi di Indonesia
Saleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia, Yogyakarta:LkiS, 2007, hlm 106.
M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia, London: The Macmillan Press Ltd., 1983. hlm 34.
Saleh Putuhena, op.cit. hlm 125.
Kees van Dijk, ”Perjalanan Jemaah Haji Indonesia”, dalam Dick Douwes dan Nico Kaptein, Indonesia dan Haji,Jakarta:INIS, 1997.hlm 82.
Saleh Putuhena, op. cit.hlm 159-160.
Jacob Vredenbregt, op.cit. hlm 41-44.
Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya 2 Jaringan Asia, Jakarta: Gramedia, 2005. hlm 136.
Kees van Dijk, op.cit.hlm 82.

SIMBOLISME DAN FUNGSI GARDU DI PERKOTAAN JAWA DARI MASA KE MASA

Judul : Penjaga Memori; Gardu di Perkotaan Jawa
Penulis : Abidin Kusno
Penerbit : Penerbit Ombak tahun 2007, xv + 154 hlm, 13 x 20 cm

Gardu identik dengan bangunan kecil berbentuk kubus di persimpangan jalan atau pintu masuk wilayah perkampungan dengan sekumpulan laki-laki. Ia mudah untuk muncul dan menghilang seiring kegunaan yang melekat pada masing-masing zaman. Gardu bisa menjadi pusat keamanan pada teritorial paling kecil dan bahkan bisa menjadi alat penguasa untuk membangun eksistensi tertentu.
Berbicara tentang sejarah perkotaan di Indonesia tidak terlepas dari kepingan-kepingan aspek yang menyusun dinamika kehidupan kota. Ada dua hal yang tak dapat dilepaskan ketika berbicara tentang sejarah kota, masyarakat dengan dinamika kehidupannya serta hasil dari tindakan manusia dan masyarakat yang sering kita kenal sebagai warisan budaya baik fisik maupun tatanan norma. Warisan fisik budaya masyarakat kota yang masih berbekas selalu menyisakan makna dan penafsiran tentang konteks msyarakat masa lalu. Dan lagi ini selalu lekat dengan simbolisasi tentang apa yang terjadi pada masa lalu. Salah satu warisan budaya kota berupa gardu atau sekarang lebih dikenal pos.
Gardu sebagai salah satu bentuk fisik selalu mengingatkan memori kita terhadap sistem keamanan (dan pengamanan) pada suatu wilayah tertentu. Namun ketika dirunut kebelakang, asal muasal ternyata secara fungsional, gardu memiliki makna yang berbeda-beda dari masa-kemasa. Pengalaman adanya gardu sejak masa pemerintah kolonial maupun pengalaman masyarakat Tionghoa, kemudian terlembagakan pada masa pendudukan militer Jepang, yang akhirnya diwariskan sampai sekarang.
Buku karya Abidin Kusno ini berusaha mencari makna-makna yang melekat pada pendirian gardu berdasarkan kronologi waktu. Paradigma dan frame awal yang dibangun dalam membahas gardu ini adanya relasi yang saling mempengaruhi antara monumen, memori kota, dan perjuangan simbolik dalam pencarian identitas dan kekuasaan. Hal ini mempengaruhi pembahasan dalam buku ini yang berusaha mengkaji lebih jauh fungsi-fungsi politik, perubahan makna gardu dari waktu –kewaktu. Gardu menjadi sebuah bentuk “wicara simbolik” dari medium visual dimana ingatan-ingatan kolektif dibentuk dan ditransformasikan.
Ada 6 (enam) sisi perubahan waktu yang coba ditelusuri dan dibidik oleh penulis dalam melihat perubahan fungsi dan makna kemuculan gardu ini. Dimana masing-masing periode memiliki perbedaan fungsional dan struktural terkait ekistensi gardu. Pembahasan diawali dengan fenomena yang nampak berdasarkan panca indera penulis pasca kelengseran Soeharto dengan munculnya posko-posko PDI P menarik untuk dikaji latar belakang pembentuknya kemudian dirunut kemasa sebelumnya yaitu pada era Orde Baru, masa kerajaan dan kekuasaan tradisional, masa kolonial Belanda, sistem pengamanan masyarakat Tionghoa, masa pendudukan Jepang, dan pasca kemerdekaan yang dikenal sebagai masa revolusi.
Titik tolak pembahasan buku ini beragkat dari fenomena yang diindera oleh penulis ketika menjamurnya posko PDI P pasca mundurnya penguasa Orde Baru. Pada masa berdirinya PDI P dan kemunculan Megawati sebagai sosok petingginya, memanfaatkan gardu ini sebagai posko (pos komunikasi) yang efektif untuk bisa menghadirkan dan menggerakkan massa kapan saja. Secara cerdas, pengarang melihat kehadiran posko ini bukan sekedar tempat menjalin komunikasi belaka, tetapi juga merupakan struktur yang merepresentasikan citra Megawati dengan Soekano sebagai ayahnya. Setiap posko yang berdiri selalu identik dengan gambar maupun foto dari Megawati dan Soekarno. Disini jelas kelihatan makna simbolisme, bahwa citra yang akan dibangun adalah kewibawaan yang berpangkal pada genealogis guna menarik simpati dari masyarakat sehingga menjadi basis kekuatan. Dan strategi ini ternyata sukses besar ketika PDI P memenangkan pemilu tahun 1999.
Pada era Orde Baru, gardu dijadikan sebagai institusi nonformal dari kontrol dan pengamanan secara militer terhadap daerah-daerah yang “berbahaya”. Pada era ini lebih dikenal dengan pos hansip (pertahanan sipil). Pos hansip ini dibangun di tempat-tempat strategis perkotaan. Transformasi posko militer menjadi pos hansip ini penting bagi politik ruang yang dilakukan oleh Soeharto. Dengan demikian, posisi pos hansip ini merupakan bagian dari aparat politik negara, negara lebih mudah untuk mengontrol dan mengawasi segala aktivitas masyarakat dalam lingkupnya. Bahkan institusi hansip sendiri menjadi alat politik yang paling ampuh semasa Orde Baru. Dibangunnya gardu untuk hansip ini secara tidak langsung telah mensegregasikan masyarakat dalam kelompok orang luar dan orang dalam. Dan merupakan batas teritorial pertahanan dan pengusiran bagi “orang luar” atau “orang liar”.
Konsep gardu yang sudah ada di Jawa sebelum datangnya kolonialisme Eropa ternyata berbeda dengan yang dipahami pada Orde Baru. Gardu biasa dijumpai di pintu masuk kediaman bangsawan atau orang-orang terkemuka. Kehadiran gardu ini bukan untuk memberi batas teritorial kekuasaan dibelakang gardu seperti dalam Orde Baru, namun menunjukan kuasa raja atau orang yang ada di dalamnya sebagai pusat kosmos dan keseimbangan. Boleh dikatakan juga sebagai prestise dan simbol kekuasaan belaka, bukan sebagai pembatas demarkasi.
Perubahan terjadi ketika Herman Willem Deandels berkuasa. Kebijakan untuk menerapkan batas-batas teritorial sebagai strategi memerintah Jawa menyebabkan kemunculan gardu (kemungkinan besar kata gardu berasal dari bahasa Perancis garde) dan institusi ronda. Pelembagaan batas wilayah dengan membagi ruang-ruang Jawa menjadi sistem Karesidenan merupakan salah satu kebijakan Deandels. Dan untuk menghubungkan antar wilayah maka dibangun groote postweg. Di jalan inilah mulai dijumpai gardu kolonial yang berfungsi sebagai pos dan tempat pelindungan keamanan bagi pengguna jalan yang notabena merupakan pejabat kolonial maupun kerajaan dan pedagang.
Perkembangan selanjutnya diakibatkan kebijakan pemerintah kolonial dengan pembagian kelas berdasarkan rasial. Pemisahan ruang dalam kantung-kantung kelas rasial menyebabkan pengorganisasian pemukiman bedasarkan etnis. Hal ini untuk memudahkan pengawasan dan kontrol pemerintah kolonial terhadap penduduk. Otomatis setiap pemukiman mengorganisir keamanan wilayah pemukiman mereka sendiri dengan jadwal ronda. Mereka melakukan pengamanan hanya sebatas daerah mereka sendiri. Pertumbuhan dan perkembangan kota berikutnya menuntut adanya pelayanan terhadap rasa aman warga Eropa yang semakin banyak. Ini menyebabkan perubahan siste gardu menjadi sistem pos polisi kota. Dengan sistem keamanan yang baru, polisi akan berpatroli disepanjang jalan sekeliling kampung dengan berbagai atribut yang melekat padanya. Kemunculan siste pengamanan baru ini faktor utamanya bermula dari bagaimana mempertahankan kota sebagai tempat singgah yang aman bagi penduduk Eropa.
Bagi orang-orang Tionghoa, gardu memiliki perjalanan yang panjang dan merupakan ingatan yang traumatis. Etnis Tionghoa selalu menjadi sasaran dampak kekacauan sosial dan dijadikan target penyerbuan tentu memotivasi mereka untuk memikirkan bagaimana cara mempertahankan diri. Bahkan ada kemungkinan bentuk dan praktek penjagaan dalam gardu yang ada di Indonesia merupakan tradisi arsitektur Tionghoa. Hal ini bisa dilihat dari adanya gerbang, tembok, dan penjaga yang banyak dijumpai di daratan Cina. Terlebih lagi dengan adanya pemusatan pemukiman etnis di perkotaan yang mewajibkan masing-masing pemukiman melakukan kontrol keamanan sendiri-sendiri. Kebijakan wijkenstelset (tempat tinggal) dan passenstelsel (pas jalan) menuntut gardu sebagai pos pengawasan dan pintu masuk sekaligus pos penjagaan menempati posisi yang sangat penting. Buku ini juga menyitir karya Kwee Thiam Tjing dalam buku Indonesia dalem Api dan Bara dimana pada masa akhir Pemerintahan Hindia Belanda di Kota Malang, ternyata makna gardu bentukan dari Pemerintah Hindia Belanda mengalami kemerosotan fungsi dan legitimasi terhadap penduduk. Bahkan mereka yang melakukan penjagaan dalam gardu dianggap tidak ada.
Kedatangan Jepang di Jawa merubah fungsi gardu. hal ini terkait dengan gaya pemerintahan yang diterapkan oleh Jepang dengan Pan Asianya justru menuntut adanya mobilisasi warga sipil terutama pemuda untuk kepentingan perang. Dan ini berbeda dengan gaya Pemerintahan Hindia Belanda yang menerapkan sistem tak langsung dan hierarkhis. Maka diterapkanyalah sistem Tonarigumi yang didesain untuk menjamin baik ketertiban dalam komunitas maupun loyalitas terhadap pemerintah. Arti penting dibentuknya tonarigumi ini adalah juga dibentuknya keibondan sebagai organisasi keamanan yang anggotanya merupakan warga lingkungan sendiri. Mereka dilatih untuk saling bekerja sama dalam semangat gotong royong dengan penjagakampung di lingkunga mereka. Disini gardu merepresentasikan keamanan kampung serta merangsang semangat “gotong royong” antara negara dan masyarakat. Di sisi lain, semangat kedisiplinan dan sikap loyalitas ditunjukan dalam sikap penghormatan oleh penduduk saat melewati pos gardu yang dijaga oleh penjaga.
Seiring kekalahan Jepang dan proklamasi kemerdekaan RI, maka muncullah pos-pos komando yang berfungsi sebagai tempat pemeriksaan sekaligus tapal batas kekuasaan. Masa revolusi ditandai dengan patroli-patroli keamanan berdasarkan daerah kekuasan. Kaum muda menganggap sebagai penjaga dan pelindung kota, mereka menganggap sebagai barisan depan dari rakyat Indonesia yang baru merdeka.
Sebagai penutup dan untuk menegaskan kembali, penulis ingin menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman kolektif tentang penjagaan lingkungan dan negara yang ditransformasikan dari generasi ke generasi memiliki pemaknaan dan persepsi yang berbeda-beda. Meskipun tradisi dan atribut yang hampir sama seperti bentuk gardu, sistem ronda, dan pemukulan kentongan namun memiliki persepsi yang berbeda-beda bagi anggotanya (-atau kita sendiri-). Gardu menjadi instrumen simbolik kekuasaan negara. Bagi pelestarian budaya dan tradisi kaum laki-laki, gardu merupakan tempat yang nyaman untuk ngobrol, minum-minum, ataupun menjadi tempat “penggosipan kaum laki-laki” karena perempuan “dilarang” hadir dalam wilayah gardu.
Background pendidikan pangarang dari arsitektur menyebabkan tulisan ini hanya melihat makna simbolisme yang terkandung dalam bangunan gardu. sehingga dinamika para penjaga gardu tidak digambarkan maupun diungkap. Gardu dilihat sebagai bangunan fisik dan diteropong dari luar. Penempatan ini memiliki konsekuensi logis manusia-manusia yang berkaitan dan bersinggungan langsung dengan gardu tidak mendapatkan tempat. Meskipun sedikit disinggung bahwa gardu merupakan ruang bagi laki-laki dan merupakan “ zona terlarang” bagi perempuan, namun ternyata tidak dibahas kenapa hal ini bisa terjadi.
Namun demikian, buku ini sangat menarik bagi kajian sejarah perkotaan karena kajian tentang gardu ini masih jarang meskipun secara fisik mudah kita temui di daerah perkotaan. Pembaca menjadi tersadarkan teryata fenomena gardu ini ada yang tanpa sadar menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Penulis memberikan narasi dan analisis tentang bagaimana asal-usul dan fungsi gardu pada masa lampau. Dan ternyata gardu ini bukan merupakan warisan budaya tunggal, akan tetapi hasil kumpulan budaya berdasarkan periode pembentuknya dan bagaimana penggunaannya. Secara bahasa buku ini mudah untuk dimengerti namun sarat dengan analisa sehingga pembaca umum dapat menikmati buku ini, selain para akademisi baik sejarawan, arsitek, perencana kota, dan pemerhati masalah perkotaan.

SERPIHAN-SERPIHAN KOLONIAL

Sejarah ditulis dan didokumentasikan dari atas geladak kapal. Demikianlah ungkapan yang menggambarkan periode penulisan sejarah Indonesia oleh penulis-penulis Belanda (Eropa pada umumnya). Sebagai bekas jajahan bangsa Belanda, Indonesia memiliki tradisi historiografi yang lebih variatif. Perkembangan historiografi dari model tardisional yang penuh nuansa mistik kemudian mengalami perubahan dengan model ilmiah setelah kedatangan penulis-penulis Barat.
Setelah Indonesia merdeka, muncul kesadaran bahwa ternyata tulisan karya orang-orang Eropa ini memiliki tendensi atau setidaknya perspektif bangsa penjajah. Subyek dan obyek penulisan memiliki makna lain bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu intelektual dan sejarawan Indonesia menganggap sebagai periode Nerlandosentris. Maka perlu disusun karya-karya yang lahir dari orang-orang pribumi sehingga bisa menempatkan subyek dan obyek sejarah berdasarkan jiwa masyarakat.
Ini memberikan implikasi pembalikan 1800 terkait peran-peran yang dimainkan oleh orang-orang Indonesia. Jika sebelumnya tokoh sentral selalu merujuk pada orang-orang Eropa dimana orang-orang pribumi sekedar pelengkap dan hanya menjadi kelompok pinggiran, kemudian pelaku utama berubah menjadi milik pribumi. Memang pada masa-masa awal sangat kelihatan sekali adanya penindas dan yang ditindas, ini sebagai konsekunsi logis terhadap negara bekas jajahan.
Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Belanda sebagai bangsa yang telah hadir di tanah Nusantara ini turut menyumbangkan warisannya. Periode kolonial di Indonesia menjadi sejarah penting bagaimana pola, sistem, pranata maupun materialnya menjadi pijakan keberlangsungan Indonesia sekarang. Periode ini selalu menarik untuk dikaji dengan segala keragaman maupun keanehan yang dilihat dari kacamata sekarang.
Setiap orang akan melihat bagaimana proses awal peristiwa maupun kodnsi sekarang ketika ditarik pada masa lalu yang sebagian besar bermuara pada periode kolonial. Maka tidak heran banyak sekali minat-minat yang muncul dari para sejarawan untuk meneliti pada periode ini. Meskipun periode yang diambil masa kolonial, tetapi bukan untuk melihat antara benar dan salah ataupun penjajah atau terjajah. Akan tetapi berangkat dari pertanyaan “bagaimana” itu terjadi.
Banyak hal sebenarnya yang bisa digali dan ditulis pada masa ini, akan tetapi setidaknya terbitan kali ini memberikan sedikit narasi tentang kodisi yang terjadi pada masa kolonial. Persinggungan budaya Barat dengan pribumi yang nantinya akan melahirkan budaya baru sebenarnya bisa dilihat dari bagaimana kontak yang terjadi antara kedua belah pihak terjadi. Kontak-kontak yang terjadi tidak hanya melahirkan budaya baru, akan tetapi juga sistem, model serta pranata baru.

SAYYID DAN SYECH: SELAYANG PANDANG DINAMIKA KOMUNITAS ARAB DI SURABAYA

Ditengah keramaian pembangunan kota metropolitan Surabaya, ternyata masih menyisakan kawasan-kawasan lama dengan kebudayaan dan ciri khas yang identik dengan masyarakat pendahulunya. Kawasan ini memiliki irama dan budaya yang secara kasat mata berbeda dengan budaya kawasan maupun kelompok masyarakat lain di Surabaya.

WARISAN SEJARAH: Asal Usul dan Stereotip

Orang keturunan Arab merupakan minoritas penduduk di kota-kota Indonesia termasuk Surabaya. Sepanjang sejarah masuknya Islam di Jawa maupun Nusantara, orang-orang Arab ini hidup terkonsentrasi pada daerah perkotaan. Hal ini ada kaitannya dengan teori yang mengatakan bahwa penyebaran agama Islam melalui jalur perdagangan. Terlepas benar tidaknya teori tersebut, yang jelas sisa-sisa sejarah mengungkapkan bahwa pemukiman orang-orang keturunan Arab di kota manapun di Indonesia selalu dekat dengan pusat perdagangan antar wilayah.
Pemukiman dan tempat kediaman “orang Arab” sudah ada sejak sebelum kedatangan orang-orang Eropa, lebih tepatnya bersamaan dengan proses Islamisasi Jawa dan Nusantara terutama di bandar-bandar perdagangan sepanjang pantai. Pendatang yang disebut sebagai orang Arab ini sebagian besar berasal dari daerah Yaman dan Oman, terutama dari Hadramaut, dan sebagian kecil berasal dari teluk Parsi, Hijaz, atau dari Afrika Utara. Agar lebih mempermudah, asal keluarga dan marga dari keturunan Arab yang ada di Surabaya ini dapat dilihat dari nama keluarga dibelakang nama orang. Penyebutan orang (keturunan) Arab ini sebetulnya telah melekat pada komunitas orang-orang keturunan Arab yang berada di kawasan Ampel sejak kedatangan mereka pertama kali.
Berbeda dengan etnis keturunan lainnya seperti Tionghoa, keturunan Arab ini secara kultural, sosial, maupun politis lebih mudah diterima oleh penduduk pribumi. Hal ini dimungkinkan karena adanya kemiripan keyakinan agama sehingga tidak lagi dianggap sebagai orang asing. Meskipun pada masa pemerintahan Hindia Belanda terjadi pembatasan kelas yang melebarkan jarak antara pribumi dengan golongan kelas dua yang terdiri dari Vreemde Oosterlingen (Timur Asing) namun ada pengecualian terhadap keturunan Arab ini. Seolah-olah batasan kelas penduduk yang dibuat oleh Belanda tersebut tidak berfungsi sebagai pemisah antara pribumi dan Arab. Berbeda halnya hubungan antara Tionghoa dan Pribumi yang dampaknya masih berbekas sampai sekarang dengan adanya diskriminasi.
Pemusatan pemukiman bagi orang-orang Timur Asing sebagai tindak lanjut kebijakan penggolongan penduduk ini menyebabkan orang-orang keturunan Arab memiliki pemukiman yang mengelompok. Kawasan Ampel sebagai bekas pusat pengajaran Islam oleh Sunan Ampel dijadikan sebagai tempat pemukiman keturunan Arab ini. Pemilihan tempat ini ada hubunganya dengan masalah keyakinan dan kepercayaan dari orang-orang keturunan Arab yang sebagian besar beragama Islam.
Secara historis, kawasan tersebut merupakan hasil warisan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda dengan Regering Regleement tahun 1854 yang membedakan kelompok masyarakat menjadi tiga kelas, Eropa, Timur Asing dan Pribumi. Kebijakan tersebut sebagai upaya memisahkan dan mengisolasikan masing-masing etnis dan kelas yang ada dari arus integrasi dan interaksi dengan kelas-kelas lainnya. Warga keturunan Arab khususnya dikenakan kewajiban atas pemberlakuan kebijakan wijkenstelsel dan passenstelsel (surat jalan untuk meninggalakan wilayah kelompok).
Tujuan pemberlakuan kebijakan ini secara umum adalah untuk memisahkan orang-orang Arab dengan pribumi dan menempatkan mereka kedalam semacam ghetto (tempat pemusatan pemukiman yang bersifat rasial). Tindak lanjut dari pengawasan dan pengelompokan pemukiman ini kemudian ditunjuk seorang Kapiten Arab yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup dan pengawasan terhadap warga Arab yang ada di daerahnya.
Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, setiap orang Arab yang akan meninggalkan atau keluar dari wilayah (ghetto) mereka di kawasan Ampel harus memiliki izin dan paspor jalan dari pemerintah Belanda. Sisa-sisa kebijakan yang diterapkan oleh orang-orang Arab dan keturunannya masih berbekas dan kelihatan sampai sekarang. Warisan tersebut secara kasat mata dapat kita nikmati dengan adanya pemukiman di sekitar Masjid Ampel yang masih didominasi oleh orang-orang keturunan Arab. Bahkan perkembangan dan pertambahan penduduk saat ini tidak menyurutkan mereka untuk memperluas wilayah pemukiman.
Pada saat ini konsentrasi pemukiman masyarakat keturunan Arab di Surabaya terpusat di kawasan Ampel terutama secara administratif meliputi daerah kelurahan Ampel dan Nyamplungan. Apabila dirunut dari sejarah, konsentrasi pemukiman ini telah terjadi sejak pemberlakuan sentralisasi penduduk berdasarkan kelas etnis. Keturunan Arab sebagai kelas Timur Asing menempati daerah di sebelah Timur Jembatan Merah, dan memusat di sekitar Masjid Ampel yang sekarang berada di wilayah administratif kelurahan Ampel. Sebagai gambaran, data monografi kelurahan Ampel akhir tahun 2006 tercatat 4.137 orang. Jadi kalau di telusuri lebih jauh, jumlahnya akan lebih banyak lagi karena mayoritas penduduk merupakan keturunan Arab.
Total penduduk di kelurahan Ampel saat ini sebanyak 22.234 orang. Perhitungan jumlah penduduk ini berdasarkan pada status kewarganegaraan, sedangkan kalau ditelusuri melalui marga akan terlihat sebagian besar diantaranya adalah keturunan Arab. Dirunut kebelakang, ternyata menurut catatan dari von Faber dalam buku sejarah Surabaya Nieuw Soerabaja, tahun 1880-an diperkirakan terdapat sekitar 1.200 orang Arab yang berada di Surabaya, dan jumlahnya bertambah pesat sampai tahun 1930-an tercatat tidak kurang dari 5.000 orang. Jumlah ini merupakan perhitungan kasar dan tidak mencantumkan angka yang pasti.
Proses kedatangan orang-orang dari Hadramaut ini diperkirakan sejak abad XIII dan hampir semuanya adalah laki-laki. Asal-usul keluarga masih tetap dipertahankan sampai saat ini, karena ternyata marga menentukan bagaimana anggota keluarga dalam suatu keompok keluarga berinteraksi, menjalankan ibadah, beraktifitas sehari-hari dan sebagainya. Marga atau dalam komunitas keturunan Arab menyebutnya dengan faam dipimpin oleh seorang Munshib namun lebih dikenal dengan Manshabah.
Perkembangan Munshib atau Manshabah ini terutama untuk golongan Alawi mulai muncul pada abad ke-11 dan abad ke-12 Hijriyah (sekitar Abad 18 dan 19 Masehi). Seseorang yang menjabat sebagai Munshib memiliki tugas dalam segala urusan baik agama maupun kemanusiaan. Pemangku jabatan yang diwariskan secara turun-temurun ini wajib mendamaikan suku-suku yang bersengketa, menjamu tamu yang datang, menolong orang yang lemah dan memberi petunjuk pada yang memerlukan. Karena jabatannya, tidak jarang para Munshib ini mengorbankan harta dan kepentingan pribadinya. Namun sekarang telah mengalami penurunan fungsi bahkan mulai hilang.

INTERAKSI SOSIAL

Secara umum terdapat dua kelompok besar orang Arab yang membedakan baik dalam hal interaksi, ritual keagamaan, kehidupan sehari-hari dan lain-lain didasarkan pada garis keturunan yang menghubungkan dengan Nabi Muhammad SAW terutama melalui keturunan Husain bin Ali. Kelompok yang menganggap sebagai keturunan langsung dari Rasullulah disebut kelompok Alawi atau Bahalwi (Sayyid), sedangkan yang tidak memiliki garis keturunan disebut Qabili (Syech). Dan akibat dari kepercayaan dan idealisme tersebut menyebabkan masing-masing kelompok memiliki sistem pranata sendiri. Secara khusus tidak ada penyebutan yang spesifik bagi golongan Sayyid maupun Syech, namun lebih merujuk pada marga atau kelompok keluarga.
Masing-masing marga atau klan keturunan Arab memiliki penyebutan dan nama keluarga yang antar marga maupun kelompok keluarga ini memiliki karakteristik dan perbedaan baik secara idealogis keyakinan, sosial, budaya maupun dalam hal kehidupan lainnya. Berikut ini nama-nama marga berdasarkan pengelompokan golongan Sayyid dan Syech:

Sayyid ; Afiff, Alatas, Alaydrus, Albar, Algadrie, Alhabsyi, AlHamid, Al Hadaad, Al Jufri, As Segaff, Baaqil, Basyeiban, Binsechbubakar, Jamalulail, Maula Dawileh, Maula Helah, Shahab, Shihab, Thalib

Syech ; Abdul Aziz, Addibani, Alkatiri, Abud, At Tamimi, Ba’asyir, Badjubier, Bafadhal, Bahasuan, Basyaib, Baswedan, Bawazier, Baridwan, Kawileh, Nahdi, Sungkar

Dari kondisi banyaknya nama marga yang ada ternyata secara ideologis, semua ajaran yang berkembang diantara marga yang ada hanya didasarkan pada dua kelompok besar. Bahkan perbedaan-perbedaan mendasar maupun dalam praktek kehidupan sehari-hari selalu didasarkan pada genealogi keturunan Nabi Muhammad. Perbedaan ini juga masuk dalam wilayah hubungan ikatan kekeluargaan, orang-orang dari golongan Bahalwi lebih memiih menikahkan keturunan mereka dengan pribumi daripada dengan golongan dari Syech, sedangkan golongan Qabili (Syech) menganggap bebas untuk mengawinkan dengan kelompok manapun.
Perbedaan golongan ini juga berdampak pada institusi pendidikan. Anak-anak keturunan Arab dari golongan Sayyid lebih banyak disekolahkan pada di At-Tarbiyah, sedangkan untuk golongan Syech lebih banyak disekolahkan di Al-Irsyad. Namun, tidak semua keturunan Arab mengenyam pendidikan pada lingkungan tempat mereka saja karena sekarang sudah banyak yang memasukkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah Negeri. Sedangkan pendidikan non-formal terutama untuk masalah keagamaan masih berlangsung di pesantren-pesantren yang kebanyakan berada di luar kampung Arab. Orang-orang keturunan sering menyebut kelompok atau marga lainnya dengan sebutan jama’ah. Dan kosakata ini juga sering dipakai oleh orang pribumi baik Jawa maupun Madura untuk menyebut suatu kelompok orang-orang keturunan Arab.
Hubungan sosial dengan etnis pribumi baik Madura maupun Jawa terjalin dengan baik. Hubungan ini biasanya lebih pada kegiatan yang bersifat duniawi seperti aktifitas ekonomi maupun urusan-urusan administrasi. Sedangkan untuk kegiatan yang bersifat spiritual keagamaan lebih bersifat internal golongan.
Konflik-konflik terkait interaksi lebih banyak pada persoalan golongan, dimana hal ini ternyata tereduksi dalam institusi dan organisasi yang dibentuk. Golongan Bahalwi (dikalangan keturunan Arab Surabaya ada yang menyebutnya sebagai golongan Attarbiyah) lebih dekat pada kultur organisasi massa seperti NU (Nahdlatul Ulama), sedangkan golongan Syech memiliki organisasi yang membawahi segala macam kegiatan dari yang bersifat ritual keagamaan, pelayanan masyarakat, pendidikan, dan kegiatan sosial yang terpusat dalam perkumpulan dengan nama Al Irsyad.
Pergaulan-pergaulan antar anggota lingkungan lebih didasarkan pada kesamaan golongan dan marga, meskipun rumahnya berdekatan tetapi golongan dan marga beda maka hubungan sosialnya agak renggang. Namun demikian justru lebih mudah bergaul dengan orang-orang pribumi, terutama dengan orang-orang Madura yang memang sebagian besar bermukim disekitar kampung Arab untuk melakukan aktifitas ekonomi.

AKTIVITAS EKONOMI

Sebagian besar keturunan Arab memilih untuk berdagang sebagai okupasi mereka. Terdapat kemungkinan bahwa kegiatan ini merupakan warisan dari nenek moyang mereka yang datang ke Indonesia dengan jalan perdagangan. Meskipun ada juga wilayah okupasi lain yang dijalani oleh keturunan Arab ini, namun prosentasenya sangat kecil, katakanlah seperti politisi, artis, maupun okupasi yang lain. Menurut keterangan dari nara sumber yang memang keturunan Arab, golongan dari Bahalwi lebih pandai dalam hal perdagangan, sehingga mereka lebih maju dan mampu bersaing dalam dunia ekonomi guna memperkuat golongan mereka. Sedangkan bagi golongan diluar itu cenderung hanya melanjutkan bisnis keluarga serta memilih okupasi diluar perdagangan.
Komoditas perdagangan warga keturunan Arab lebih banyak menyangkut aktifitas beribadah seperti kitab agama Islam, buku-buku Islam, busana muslim, minyak wangi, kurma, sarung dan baju taqwa, tasbih, sajadah, dan lain-lain. Sebelum pemakaian keramik oleh masyarakat luas, menjadi alas rumah, dan sebagian besar diproduksi oleh orang Arab. Namun saat ini tergeser oleh kemunculan keramik. Sedangkan komoditas lainnya kurang diminati oleh warga keturunan Arab.
Meskipun aktivitas perdagangan menjadi penopang utama dalam kehidupan ternyata tingkat kekayaan material secara ekonomi tidak serta merta menjadikan sebagai golongan stratifikasi sosial yang tinggi. Di perkampungan Arab bentuk differensiasi lebih didasarkan pada golongan dan marga keluarga. Mereka tinggal dirumah-rumah yang memiliki bentuk dan besar rumah yang hampir sama antar satu rumah dengan rumah tetangganya. Jadi tidak nampak perbedaan secara ekonomi. Akibat ikatan yang kuat dalam satu marga inilah yang menjadikan sikap saling membantu dalam segala hal, namun hal ini tidak berlaku bagi marga ataupun golongan lain. Hal ini muncul karena masing-masing golongan menganggap dirinya sebagai kelompok superior dari kelompok yang lain di internal keturunan Arab. Kecuali menyangkut kegiatan sosial maupun keagamaan melalui organisasi internal golongan mereka sendiri serta ekternal seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui institusi-institusi pemerintahan.
Bisnis yang dijalakan sebagian besar merupakan bisnis warisan keluarga. Meskipun telah meraih gelar dan bersekolah tinggi, pada akhirnya hanya mengurus bisnis yang dijalankan oleh keluarga secara turun temurun. Jika orang tua berdagang kitab, maka anak maupun cucunya akan melanjutkannya. Seperti yang kita lihat di jalan Panggung yang berderet toko-toko kitab dimana dapat kita saksikan bangunan-bangunan lama yang sebagian besar dibangun oleh keluarga generasi terdahulu. Jadi secara umum tidak terjadi gerak pengembangan komoditas perdagangan, dan boleh dikatakan hanya sebatas pada melanjutkan pengelolaan bisnis keluarga agar tetap eksis.
Seiring perubahan waktu, budaya dan pola pikir masyarakat yang berubah seiring semakin majunya pendidikan turut berpengaruh terhadap pola-pola dan aktivitas perekonomian orang-orang keturunan Arab. Perbedaan aktivitas perekonomian dengan masyarakat lainnya semakin tipis.

BUDAYA

Perbedaan yang paling mencolok dapat dilihat dari model pakaian yang dikenakan. Secara umum warga keturunan Arab Attarbiyah dari golongan Sayyid biasanya memakai pakaian yang serba putih dengan model terusan atau yang identik dengan pakaian Arab pada umumnya seperti pakaian zaman Nabi. Sedangkan untuk golongan lainnya terutama dari kelompok Al Irsyad yang merupakan golongan Syech model pakaian yang dikenakan lebih umum dan beragam. Selain model berpakaian, sulit untuk dibedakan kalau tidak teliti dalam melihat.
Orang-orang Arab di Surabaya juga mempunyai mempunyai tadisi budaya tersendiri yang berbeda dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, budaya orang Arab di Surabaya tidak ada yang murni berasal dari negeri Arab. Budaya orang Arab, terutama pada generasi kedua (peranakan) telah tercampur dengan kebudayaan masyarakat setempat. Kesenian tari Zaffin bisa kita saksikan hingga sekarang merupakan salah satu bentuk budaya campuran keturunan Arab. Tari Zaffin ini sebenarnya merupakan percampuran antara budaya Arab (terutama Parsi) dan Melayu. Tarian ini diiringi oleh alat musik yang terdiri dari gambus, rebana, gendang, dan marakas atau marawis.
Sedangkan untuk sya’irnya berupa Qasidah yang menjadi cikal-bakal lagu Dangdut. Tarian Zaffin terdiri ari tiga babak yaitu permulaan sebagai pembuka, pecahan atau gerak lenggang tari pada babak kedua, dan tari penutupan. Salah satu ciri khas yang paling nampak dalam gerakan tari ini adalah gerak loncatan-loncatan kaki semacam melakukan pencak silat. Kostum yang dikenakan pada awalnya menurut pakaian melayu, namun sekarang ada kecenderungan menggunakan kostum Arab dengan jubah agar lebih bernuansa Arab.
Pada awalnya, tarian ini khusus dimainkan oleh laki-laki pada setiap acara pernikahan, khitanan, maupun acara-acara keagamaan seperti Maulid Nabi. Namun sekarang siapapun, baik laki-laki atau perempuan, tua atau muda dapat dan diperbolehkan untuk menari. Budaya lain yang muncul antaranya dalam suatu acara pernikahan terdapat tradisi arak-arakan. Tradisi arak-arakan ini untuk mengantar pengantin juga dilakukan untuk menuju ke pernikahan. Bahkan kalau kita tidak kuat akan pingsan mengikutinya. Bisa juga ada calon pengantin laki-laki yang dikerjain oleh saudara atau kerabatnya. Sedangkan pengantar perempuan hanya dicacar (dilukis tanganya).
Dalam hal pakaian orang Arab tidak mengenal pakaian kebaya adat Jawa. Mereka lebih menggunakan pakaian seperti orang Eropa, laki-laki menggunakan stelan jas dan perempuan pakaian yang panjang. Pada mulanya secara umum orang orang Arab tidak suka terhadap kesenian. Apalagi jika diwujudkan dengan bentuk fisik manusia. Hanya kaligrafi saja yang biasa digemari oleh orang Arab di Surabaya. Sebagian besar orang yang tertarik terhadap seni meskipun tidak banyak yakni dari kelompok Bahalwi.
Seiring dengan perkembangan waktu serta perbedaan pandangan terhadap masalah keduniawian maka anggapan tersebut mengalami pergeseran meski tidak semua mengikuti, seperti yang terjadi pada keluarga Yamani yang suka terhadap musik barat, seni patung, seni lukis orang, bahkan berpakaian layaknya orang Jawa. Dari sinilah akan terlihat bahwa ternyata sebuah budaya tidak bisa berdiri sendiri dan ada sebuah upaya untuk mengkompromikan sebuah budaya yang saling berseberangan.
Bahasa yang digunakan oleh orang Arab kebanyakan adalah bahasa kampong yakni antara bahasa Jawa dan Madura. Ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa keseharian dan percakapan, akan tetapi terlihat medok (bahasa Indonesia berlogat jawa). Jarang sekali orang Arab yang berada di Surabaya menggunakan bahasa Arab. Mereka lebih suka bermain bahasa dengan kata-kata. Akhirnya tanpa tersadar timbul bahasa Arab nyeleneh (bahasa Arab Slank /Arab gaul). Contoh bahasa slengean yang muncul seperti Harem menjadi Sihar untuk menyebut istri, dan Rijal menjadi Ijil.Ada juga orang Arab yang menggunakan bahasa Arab seperti yang dilakukan oleh kelompok Bahalwi
Dalam hal makanan orang Arab, terutama laki-laki, suka terhadap makanan yang berasal dari daging binatang yakni kambing. Kebanyakan yang disenangi adalah kambing jenis gibas. Akan tetapi sekarang banyak juga yang memilih kambing Jawa. Daging biasanya dijadikan krengsengan dan juga gulai kacang hijau. Makanan khas yang terkenal di kampung Arab adalah Nasi Kebuli dan Roti Maryam. Setiap harinya, kedua makanan khas itu selalu tersedia di rumah. Selain itu, nasi kebuli dan roti maryam banyak dijual disekitar kampung Arab.
Ada suatu hal yang mungkin perlu dicatat yakni berkenaan dengan daging kambing. Orang Arab suka daging-dagingan bukan tanpa sebab. Secara gizi dan kandungan yang terdapat pada daging kambing bisa menambah kegarangan dan vitalitas laki-laki. Maka dari itu orang Arab selalu menyediakan daging kambing setiap harinya. Sedangkan untuk perempuan cukup dengan sayur lodeh, sayur asem. Jadi tidak ada suatu ciri khas tertentu untuk makanan perempuan.
Anggapan dan pengetahuan tentang orang-orang keturunan Arab di Surabaya ternyata tidak dapat disamaratakan. Meskipun memiliki fenotif dan akar sejarah yang sama ternyata memiliki pandangan dan hasil tindakan yang berbeda dalam internal komunitas keturunan Arab. Meskipun secara umum semua perbedaan bermuara dari perbedaan golongan dengan didasarkan pada masalah keturunan dengan Nabi Muhammad SAW yang akhirnya sampai kesendi-sendi baik masalah keyakinan dan pandangan hidup, interaksi sosial, maupun budaya namun tidak sampai menimbulkan konflik sosial.
Tulisan ini bukan bermaksud untuk mengungkit-ungkit perbedaan yang ada dalam komunitas keturuan Arab, namun berusaha untuk melihat sebenarnya bagaimana kehidupan kemsyarakatan dan segala bentuk hasil aktifitasnya. Sehingga dari sini kita dapat memahami bahwa perbedaan bukan dijadikan sebagai alasan untuk saling menyalahkan tetapi bagaimana kita dapat saling menghormati dan menghargai diantara kita. Tanpa memiliki pretensi apapun, ternyata kita memiliki keragaman dan keunikan gaya hudup bermasyarakat beserta perilaku masyarakatnya.